Page 561 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 561
negative - Ratu Dewa (Sekda Palembang) Poskonya di kantor Disnaker. Jadi kalau ada yang
ingin melapor terkait pemberian THR silahkan. Ada juga hotline khusus untuk pelaporan langsung
ke tim yang dibentuk. Bisa lihat di kantor Disnaker
positive - Ratu Dewa (Sekda Palembang) Besarannya disesuaikan dengan kondisi keuangan
perusahaan. Kalau mampu satu bulan gaji, akan sangat baik. Namun, mengingat sekarang masih
masa pandemi, ekonomi juga baru bertumbuh lagi, jadi disesuaikan dengan kondisi keuangan
perusahaan
negative - Ratu Dewa (Sekda Palembang) Namun kita belum tahu apakah seperti tahun lalu
hanya 50 persen atau penuh dibayarkan, masih menunggu petunjuk dan keuangan juga
positive - Herwati (Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim) Sesuai surat edaran
Kemnaker, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim telah mensosialisasikan kepada
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim memalalui surat
edaran. Tujuannya untuk mengawasi terkait pembayaran THR 2021
negative - Harry Murtiyono (Kabid Hubungan Industrial) Pembayaran THR oleh perusahaan
kepada pekerja atau buruh dilaksanakan secara penuh dengan batas waktu maksimal H-7
sebelum hari raya. Namun apabila terjadi kendala pembayaran THR paling lambat H-1 atau
setelah hari raya dengan catatan ada kesepakatan dengan pekerja
negative - Harry Murtiyono (Kabid Hubungan Industrial) Biasanya masuknya pengaduan tersebut
terjadi H-7. Untuk Muara Enim sendiri aman seperti ditahun-tahun sebelumnya
Ringkasan
isu-isu terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bekal telat dibayarkan tahun ini dengan
alasan dampak pandemi covid-19, pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah meluncurkan Posko THR. Posko untuk memantau dan menanggulangi pengaduan
terkait pelaksanaan pemberian THR tahun ini.
LAPORAN KHUSUS: JANGAN HANYA SEKEDAR MEMFASILITASI
isu-isu terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bekal telat dibayarkan tahun ini dengan
alasan dampak pandemi covid-19, pemerintah pusat melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah meluncurkan Posko THR. Posko untuk memantau dan menanggulangi pengaduan
terkait pelaksanaan pemberian THR tahun ini.
Penyediaan posko itu berdasarkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan pemberian THR
keagamaan 2021 bagi pekerja atau buruh dan mewajibkan pengusaha untuk membayar THR
keagamaan secara penuh kepada pekerja atau buruh sebelum H-7 Lebaran. Ini ditegaskan
Menaker, Ida Fauziah pada konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (19/4) lalu.Posko THR
tersebut kata Menteri, dibentuk dari semua tingkatan dari pemerintah pusat, provinsi hingga
kabupaten dan kota.
Dimana tujuannya memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR keagamaan, memantau
pelayanan pengaduan pembayaran THR keagamaan, dan memantau pelaksanaan penegakan
hukum pembayaran THR. Untuk posko THR pusat, pengaduan dan keluhan bisa melalui daring
(online) dengan mengakses website www.bantuan.kemnaker.go.id atau call center 1500 630,
dengan layanan Posko THR 2021, berlaku 20 April hingga 20 Mei 2021 selama jam kerja 08.00
WIB-15.00 WIB.
560
