Page 564 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

pengaduan tersebut terjadi H-7. Untuk Muara Enim sendiri aman seperti ditahun-tahun
sebelumnya," katanya.
Misal, apabila perusahaan dengan pekerja tidak mencapai kesepakatan, maka permasalahan
tersebut sudah masuk ke ranah pengawasan keternagakerjaan dibawah naungan pemerintah
provinsi akan menyelesaikan permasalahan kedua pihak tersebut sampai muncul kesepakatan
yang saling menguntungkan kedua pihak.

Ketika ditanya, apakah efektif dibentuk dan dibuknya posko pengaduan THR 2021? Harry
menyampaikan, sangat efektif karena pembentukan posko ini bertujuan agar perusahaan
menjalani kewajibanya dalam hal ini pembayaran THR 2021 kepada perkerja atau buruh secara
penuh.

kebijakan menteri tenaga kerja, semua perusahaan diwajibkan untuk membayar THR
karyawannya paling lambat 10 hari sebelum hari H.

Nah, pada setiap melakukan kunjukan keluar kota, saya dan anggota dewan lainnya selalu
mengingatkan perusahaan untuk membayar kewajibannya kepada karyawan berupa THR
setahun sekali.

Nah, bila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR, atau membayar tapi tidak tepat waktu,
maka perusahaan itu bisa disanksi.

Karena kebijakan Menteri itu sudah sangat tepat. Saya kira kebijakan ini sudah sangat tepat.
Setelah satu tahun mereka bekerja untuk perusahaan, maka sangat wajar bila mereka menerima
THR.

Mengenai posko pengaduan THR, saya berharap posko ini bisa berfungsi sebagai mana mestinya,
yakni membantu pekerja untuk mendapatkan haknya.
) wajib membayar tunjungan hari raya keagamaan paling lambat H-7. Hal tersebut, sesuai
dengan peraturan pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan Jo peraturan menteri
ketenagakerjaan No 6 tahun 2016.

Adupun besaran THR yang wajib dibayar yaitu untuk masa kerja 12 bulan secara terus menerus
adalah satu bulan upah. Sedangkan pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan
tetapi kurang dari 12 bulan mendapat THR secara proporsional.

Bagi pekerja atau buruh dengan hubungan sebagai pekerja tetap (PKWTT) yang di PHK oleh
perusahaan 30 hari sebelum hari raya keagamaan, juga berhak atas THR keagamaan.

Bagaimana jika perusahaan terlambat membayar THR? Sanksi kepada pengusaha terlambat
membayar THR keagamaan pada pekerja atau buruh yakni dikenai denda sebesar 5 persen dari
total THR yang harus dibayar sejak terakhir batas waktu kewajiban untuk membayar.

Denda ini tidak mengahapus kewajiban membayar THR sebagaimana ditetapkan dalam pasal 56
PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan Jo pasal 10 Permenaker tentang THR keagamaan.

tidak muncul fitnah. Ada baiknya pemerintah melakukan pergerakan dari awal untuk memastikan
perusahaan mana saja yang memang terdampak covid-19. Jangan sampai perusahaan yang baik
kondisinya baik namun ikut- ikutan.
Posko itu harus ditangani dengan baik. Keberadaannya untuk melihat mana perusahaan yang
memang babak belur dan mana tidak babak belur. Malah nanti justru yang sehat
(perusahaan,Red) yang dianggap tak mampu bayar THR.

563