Page 563 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 563
Sedangkan Madi Apriadi, Akademisi UIN Raden Fatah Palembang mengatakan, kebijakan
Menaker menyiapkan posko pengaduan soal THR di tingkat nasional hingga ke kabupaten kota
tentu ini adalah kebijakan yang patut diapresiasi karena ini adalah salah satu bentuk
keberpihakan pemerintah kepada buruh dan karyawan.
"Namun jangan hanya sebatas posko pengaduan akan tetapi pemerintah harus mempersiapkan
sanksi yang tegas buat perusahaan-perusahan yang nakal tentu dengan sangsi yang sesuai dan
adil," ucapnya. Nanti jika ada buruh atau karyawan yang THRnya terlambat atau bahkan tidak
dibayar oleh perusahaan kata Madi, jangan ragu untuk melaporkan ke posko pengaduan masalah
THR ini sehingga hak-hak para buruh dan karyawan terpenuhi tepat waktu.
pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja membentuk posko pengaduan THR disikapi
pemerintah daerah di Sumsel. Pemkot Palembang melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang,
telah membentuk posko untuk pelaporan Tunjangan Hari Raya (THR).
"Poskonya di kantor Disnaker. Jadi kalau ada yang ingin melapor terkait pemberian THR silahkan.
Ada juga hotline khusus untuk pelaporan langsung ke tim yang dibentuk. Bisa lihat di kantor
Disnaker," kata Sekda Palembang, Ratu Dewa, Kamis (22/04/2021).
Dewa menegaskan, sesuai dengan anjuran pemerintah pusat, maka pelaku usaha diminta untuk
membayarkan THR kepada karyawannya.
"Besarannya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Kalau mampu satu bulan gaji,
akan sangat baik. Namun, mengingat sekarang masih masa pandemi, ekonomi juga baru
bertumbuh lagi, jadi disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan," kata dia.
Untuk ASN dan Non ASN, sambung Dewa, juga akan diupayakan menerima THR. "Namun kita
belum tahu apakah seperti tahun lalu hanya 50 persen atau penuh dibayarkan, masih menunggu
petunjuk dan keuangan juga," ujarnya.
Terpisah, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim, juga sudah membuka posko
pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 bagi pekerja. Dibukanya posko
terkait pembayaran THR 2021 tersebut untuk menampung aspirasi pekerja atau buruh jika ada
perusahaan yang melanggar surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian THR.
"Sesuai surat edaran Kemnaker, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim telah
mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara
Enim memalalui surat edaran. Tujuannya untuk mengawasi terkait pembayaran THR 2021," ujar
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim Hj Herwati SH MH melalui Kabid
Hubungan Industrial Drs Harry Murtiyono, Kamis (22/04/2021).
Dijelaskannya, fungsi posko pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021
menampung dan mencarikan solusi bagi pekerja. Pihaknya juga menghimbau kepada
perusahaan-perusahaan pembayaran THR pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum
hari raya (H-7).
"Pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh dilaksanakan secara penuh
dengan batas waktu maksimal H-7 sebelum hari raya. Namun apabila terjadi kendala
pembayaran THR paling lambat H-1 atau setelah hari raya dengan catatan ada kesepakatan
dengan pekerja," jelasnya.
Jika ada pengaduan dari pekerja terkait pembayaran THR, kata dia, Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Muara Enim akan memfasilitasi dan mencarikan solusi dengan mewajibkan pihak
perusahaan berdialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan. "Biasanya masuknya
562
