Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

"Sudah kasih imbauan ke perusahaan swasta (perihal pembayaran THR)," ungkap Wali Kota
Tangerang Arief R Wismansyah melalui sambungan telepon, Minggu (25/4/2021).
"Saya sudah perintahkan Disnaker (Dinas Ketenaga Kerjaan) dari sejak awal, ketika Menaker
menyatakan harus memang membayarkan THR," sambung dia.

Arief mengaku, Pemkot Tangerang hanya memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk
memberikan imbauan kepada perusahaan swasta.

Perihal pendampingan proses pembayaran THR tersebut, lanjut Arief, merupakan tupoksi dari
Pemerintah Banten.

"Pengawasaan perusahaan itu sekarang dilakukan oleh (pemerintah) provinsi. Kewenangannya
provinsi," ujar politikus Demokrat itu.

Arief berujar, banyak perusahaan swasta yang mengeluhkan soal pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah provinsi (pemprov).

Menurut dia, pengawas perusahaan dari Pemerintah Banten itu memiliki sumber daya yang
terbatas.

"Pengawas perusahaan di provinsi juga terbatas banget. Sedangkan kami mau masuk, bukan
kewenangan kami," paparnya.
Meski demikian, bila ada karyawan perusahaan swasta yang memiliki keluhan perihal
pembayaran THR 2021, maka dapat segera melaporkan hal tersebut ke pengawas di pemprov.

"Jadi, kalo ada keluhan apa segala macem, didorong ke pengawasan di provinsi," tutur dia.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah memastikan bahwa THR
2021 wajib dibayarkan penuh kepada pekerja dan buruh.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

Sebelumnya, pada tahun 2020, pemerintah memberikan kelonggaran kepada pengusaha untuk
tidak membayarkan THR, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kondisi ekonomi pada tahun 2021 sudah
lebih baik dibanding tahun sebelumnya, maka THR wajib dibayarkan penuh.

98