Page 97 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021
P. 97
KEMNAKER: PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING TETAP BERHAK TERIMA THR
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa pekerja kontrak dan pekerja
outsourching tetap berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos )
Kemnaker Indah Anggoro Putri memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya),
kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima THR Keagamaan.
Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan. Putri berujar pada prinsipnya peraturan tersebut mewajibkan pengusaha untuk
memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.
"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan, " kata Dirjen Putri dalam keterangannya Minggu (25/4/2021). Dijelaskan
Dirjen Putri, ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.
Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan.
Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila
dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu," tegasnya.
Ia menjelaskan dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja.
"Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau
lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak
mendapatkan THR juga," ujar Dirjen Putri.
Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih.
Sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.
Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.
"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, dimana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," ujar Dirjen Putri.
Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah
yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan
(rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).
96
