Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 APRIL 2021

Menurut Indah, hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Secara garis besar, Surat Edaran tersebut mewajibkan pengusaha untuk memberi THR
Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran. "THR Keagamaan wajib
diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,"
kata Dirjen Putri dalam keterangan resmi, pada Minggu (25/04).

Lanjut, Putri mengungkapkan bahwa terdapat tiga jenis pekerja atau buruh yang berhak
memperoleh THR Keagamaan.

Pertama, pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.

Kedua, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung
sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan.

Terakhir, pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut,
apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

Putri menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pembayaran THR terkait status kerja. Semuanya
wajib dibayar penuh dan tepat waktu. "Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak,
asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat
hari keagamaan berlangsung, maka berhak mendapatkan THR juga," ujar Indah.

Indah mengungkapkan pekerja berhak mendapatkan THR dengan besaran satu bulan upah bagi
mereka yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih.
Adapun pekerja dengan masa waktu kurang dari 12 bulan berhak mendapatkan THR yang
dihitung secara proporsional sesuai masa kerjanya.

Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih; atau
upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan
tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, dimana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," ujar Dirjen Putri.

Terakhir, Indah menjelaskan untuk pekerja atau buruh harian, upah mereka dihitung melalui
dua skema, yakni bagi yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, jumlah THR akan dihitung
dari rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Sementara, untuk
pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, jumlah THR berdasarkan rata-rata upah yang
diterima tiap bulan selama masa pekerja.

Reporter: Muhammad Mutaqin Editor: Rohmat Haryadi.

92