Page 209 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 209
KSPI AKAN AJUKAN GUGATAN UU CIPTA KERJA KE MK PADA 2 NOVEMBER
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi)
akan menandatangani Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28
Oktober.
Sementara itu, tanggal 29 - 31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI, Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN), dan 32 federasi/konfederasi serikat buruh akan
menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 2 November
2020.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, jika UU Cipta Kerja ditandatangani presiden dan sudah
memiliki nomor, maka KSPI dan beberapa serikat buruh akan melakukan aksi serentak nasional
untuk menolak UU Cipta Kerja.Said Iqbal menambahkan berdasarkan informasi yang
berkembang bahwa UU Cipta Kerja akan ditandatangani Presiden 28 Oktober 2020.
Nantinya bersamaan dengan penyerahan berkas judicial review juga akan digelar aksi di Jakarta
yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di MK dan Istana. Aksi dilaksanakan
pada hari Senin tanggal 2 November 2020.
"Sebelumnya saya mengatakan tanggal 1 November 2020. Ternyata tanggal satu adalah hari
Minggu, jadi yang benar adalah 2 November, hari Senin," kata Said Iqbal dalam siaran pers
yang diterima Kontan.co.id pada Senin (26/10).
Aksi nasional di depan MK akan berisi tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan
omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk
membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
"Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200
kabupaten/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah
Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh," kata Said Iqbal.
Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9 - 10
November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan
pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme
UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.
Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10
November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah
minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah
minimum 2021.Aksi nasional tersebut serempak dilakukan di 24 provinsi dan melibatkan 200
kab/kota, antara lain, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Karawang,
Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Cirebon, Bandung Raya, Cimahi, Cianjur, Sukabumi,
Semarang, Kendal, Jepara, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
Selain itu, aksi juga akan dilakukan di Jogja, Banda Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Bintan,
Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Makassar, Gorontalo, Bitung, Kendari, Morowali,
Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Lombok, Ambon, Papua, dan sebagainya.
208
