Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020
P. 254
BARU 29 TENAGA KERJA ASING YANG BAYAR KONTRIBUSI KE PEMKAB BANTUL
Pengawasan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) masih menjadi persoalan yang belum
sepenuhnya diatasi oleh Pemkab Bantul.
Hal ini menyusul terbatasnya kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Bantul untuk melakukan pengawasan.
Data di Disnakertrans Bantul mencatat ada 126 TKA bekerja di Bantul, dari jumlah tersebut,
baru ada 29 TKA yang sudah melakukan perpanjangan izin kerja. Mereka dikenakan retribusi
per bulan $100. Jumlah itu dibayarkan setiap tahunnya kepada Pemkab Bantul. Artinya, masih
ada 97 TKA yang belum membayar retribusi.
"Ini yang jadi kendala. Kami sudah berusaha dengan membentuk tim penanggulangan, agar
sisa TKA tersebut bisa membayarkan retribusi ke Pemkab Bantul," Sekretaris Disnakertrans
Bantul Istirul Widilastuti, Senin (26/10).
Tapi, usaha dari Disnakertrans Bantul ini juga mengalami terkendala dengan status TKA
tersebut. Sebab, bisa saja mereka tercatat sebagai TKA lintas kabupaten.
"Kalau sudah seperti itu, perizinan serta retribusinya ada di Pemda DIY. Bisa juga ada yang
mungkin tidak memiliki izin. Untuk itu, kami terus berkoordinasi dengan Disnakertrans DIY,"
lanjut Istirul.
Disisi lain, Istirul mengakui adanya keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dipastikan juga
akan berpengaruh terhadap kontribusi retribusi TKA ke Pemkab Bantul. Kendati demikian, Istirul
menyatakan pihaknya masih akan menunggu perkembangan Undang-Undang tersebut. Sebab,
jika mengacu kepada UU tersebut, perizinan TKA akan dilakukan satu pintu di Kemenaker.
"Yang jelas kami berusaha agar retribusi tersebut bisa masuk ke kas Pemkab Bantul," ucap
Istirul.
253