Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

"Di level ini biasanya kita bersaing dengan negara berpendapat rendah ( lower middle-income
countries ), seperti Bangladesah, Myanmar, bahkan India. Tentu produk yang berbasis pada
upah buruh rendah, tidak masuk ke negara berpenghasilan tinggi," ungkap Airlangga.

Negara yang terjebak dalam middle-income trap akan berdaya saing lemah. Hal itu, menurut
Airlangga, disebabkan negara tersebut kalah dalam bersaing dengan low-income countries.
Terutama kalah bersaing dalam hal upah buruh. Sementara dengan high-income countries ,
kalah bersaing dalam hal teknologi dan produktivitas.

"Indonesia perlu memilih meningkatkan produktivitasnya, dan ini yang didorong dalam UU Cipta
Kerja," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. "Dari pengalaman negara yang sukses
melewati middle-income trap itu, maka kontribusi daya saing tenaga kerja dan produktivitas
menjadi andalan." Airlangga menyatakan, UU Cipta Kerja ini diperlukan untuk
mentransformasikan ekonomi dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih
cepat sehingga dapat segera keluar dari MIT.

Menurut Airlangga dalam survey yang dilakukan IMF dan sebuah organisasi di Belanda, telah
menempatkan Indonesia dalam kompleksitas bisnis nomor satu atau paling buruk, artinya paling
komplek dan rumit sedunia. "Indonesia berada di atas Brasil, Argentina dan Yunani, sementara
Malaysia di urutan sembilan," tambah Airlangga.

Oleh karena itu diperlukan UU Cipta Kerja yang akan mentransformasi regulasi karena adanya
hyper regulasi yang harus dipotong. "Adanya reformasi birokrasi pemerintah juga akan
melakukan reformasi tambahan yaitu akan ada pemangkasan eselon 1 dan 2, dimana eselon 3
dan eselon 4 jadi fungsional," ucap Airlangga.

World Bank (WB), menurut Airlangga menyatakan jika UU Cipta Kerja ini merupakan reformasi
yang paling positif di Indonesia dalam 40 tahun terakhir di bidang investasi dan perdagangan.

"Kita masih tergantung dalam investasi dalam berbagai sektor, misalnya di pembangkit, di
konstruksi, di logistik, di farmasi, di proses manufaktur dan juga di sektor jasa," ungkap
Airlangga.

World Bank juga mengakui jika dihapuskannya izin impor itu bisa mengurangi biaya dan
ketidakpastian. WB juga menyebut hal ini adalah reformasi besar yang membuat Indonesia
semakin kompetitif dan terbuka pada investasi, yang bisa memerangi kemiskinan dan
meningkatkan lapangan kerja.

Airlangga juga mengakui ada beberapa negara yang terusik dengan perubahan yang terjadi di
Indonesia. "Terutama dalam persaingan dagang," ujar Airlangga.

(*).

256