Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan bahwa Pemerintah memperhatikan seluruh
aspirasi masyarakat termasuk mahasiswa dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja.
"Pemerintah bekerja serius dan sungguh-sungguh, tidak abai, dan tidak santai. Pemerintah
berupaya semaksimal mungkin untuk terus mencari jalan keluar terbaik. Karena itu, yakinlah
pada kami," ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, belum lama ini.

Menurutnya, UU Cipta Kerja yang baru disahkan memiliki tujuan membawa rakyat Indonesia
lebih baik. Reformasi regulasi memang tidak pernah mudah.

Undang-undang ini disusun tidak hanya untuk periode pemerintahan saat ini, tetapi untuk
kepentingan jangka panjang. Untuk itu pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, berani
mengambil keputusan yang tidak populer.

"Karenanya saya berpesan khususnya kepada adik-adik mahasiswa, pelajari UU tersebut, bukan
hanya teks-nya, tetapi juga filosofi dan konteksnya. Jika memang ada pendapat yang berbeda,
gunakan jalur-jalur yang sesuai dengan aturan dan prosedur," sarannya.

Dia menambahkan, pemerintah juga tidak membatasi aspirasi masyarakat lewat unjuk rasa.

Namun yang jadi perhatian adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai, banyak persoalan kebangsaan yang belakangan ini
muncul karena kebuntuan komunikasi dan tidak ada saluran. Sehingga harus ada lembaga yang
menjadi tempat dialog berbagai elemen masyarakat untuk mengatasi kebuntuan itu.

Menurut dia, MPR terbuka sebagai tempat untuk saluran dialog berbagai elemen bangsa mencari
solusi berbagai persoalan kebangsaan. "Saya sebagai wakil ketua MPR bidang hubungan
antarlembaga akan menyampaikan kepada pimpinan MPR untuk menginisiasi, sebagai fasilitator
dialog berbagai elemen masyarakat untuk mencari solusi persoalan bangsa. Inilah makna MPR
sebagai Rumah Kebangsaan," ujarnya, belum lama ini.

Dia memberi contoh, aksi-aksi demo menolak RUU Cipta Kerja yang menjurus aksi anarkis
berupa perusakan fasilitas umum, halte, perkantoran, dan berujung bentrok serta rusuh,
beberapa waktu lalu karena masyarakat membutuhkan saluran untuk menyampaikan aspirasi.
"Aksi-aksi demo di berbagai daerah yang dilakukan berbagai elemen masyarakat, seperti buruh
dan mahasiswa, menunjukkan adanya kebuntuan komunikasi," ujarnya. Dia menambahkah,
saat ini orang sedang marah karena UU Cipta Kerja.

Karena itu, jangan kemarahan, dilawan dengan kemarahan pula sehingga perlu penyaluran
melalui jalur dialog. Dia menyebutkan, MPR terbuka untuk menjadi tempat dialog berbagai
elemen masyarakat untuk mencari solusi berbagai persoalan bangsa.

"MPR sebagai Rumah Kebangsaan harus menjadi lembaga penengah untuk mengurai
kebuntuan yang terjadi saat ini," katanya. Sebelumnya, Pakar Komunikasi dan Pengamat Politik
Tjipta Lesmana pernah mengatakan, komunikasi memiliki peran sentral dalam aktivitas politik
di berbagai tingkatan. Dari pemerintah pusat hingga ke daerah.

"Komunikasi politik tidak mudah dilaksanakan dalam arti untuk mencapai tingkat efektivitas
yang optimal. Butuh kecakapan, ketulusan, dan empati untuk menjadi komunikator politik yang
cakap," tuturnya.

Tjipta menerangkan, komunikasi politik wajib dilakukan dengan cara yang benar demi
menghindari tindak komunikasi politik yang kurang elok.
5