Page 9 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

"Dan sangat disayangkan, proses yang dijalankan oleh pemerintah dan DPR RI itu tidak
partisipatif, tidak terbuka, terkesan tergesa-gesa. Seharusnya ketika ini loh ada rancangan
undang-undang, tolong atau mari kita kaji, kita telaah bersama, atau ada rekomendasi apa,"
jelasnya. Dia menuturkan jika pemerintah partisipatif dan ada pelibatan publik yang luas,
khususnya dari tenaga kerja.mungkin daya tolak terhadap UU Cipta Kerja ini akan kurang.
"Ketika dialog itu dilakukan sudah jadi (UU Cipta Kerja) kan mereka (buruh/pekerja) menjadi
merasa tidak punya makna Jadi saya kira problem utama dari masalah ini adalah komunikasi
yang sangat lemah dari pemerintah," ucapnya blak-blakan.
Pengamat Tenaga Kerja Kun Wardana mengatakan, sejak pembahasan RUU Orr.nibus Law atau
Cipta Kerja sudah menuai polemik. Minimnya ruang komunikasi menyebabkan para stakeholder
baik itu serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah menyebabkan RLU tersebut pada posisi
sulit.

Pasalnya, tidak melibatkan para ahli dari akademisi, sehingga menyebabkan penjelasan RUU
Cipta Kerja menjadi tidak gamblang. "Akibatnya hak-hak para stakeholder tidak diakomodir.
Baik itu hak buruh, hak pengusaha karena pandemi dan pemerintah yang harus memutar
perekonomian. Enggak ada jalan lain, semua harus duduk bersama lagi," ujamya.

Buruh Demo Lagi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, bilamana UU
Cipta Kerja ditanda tangani presiden dan sudah ada nomornya, berdasarkan informasi yang
berkembang bahwa akan ditandatangani 28 Oktober 2020, maka KSPI dan beberapa serikat
buruh akan melakukan aksi serentak nasional untuk menolak UU Cipta Kerja. Di Jakarta,
menurutnya, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh dan dipusatkan di Mahkamah Konstitusi
(MK) dan Istana.

Rencananya, aksi dilakukan pada hari Senin (2/11) mendatang. "Sebelumnya saya katakan aksi
dilakukan pada 1 November nanti. Ternyata 1 November hari Minggu, jadi yang -benar aksi
pada Senin (2/11) nanti," ungkap Said Iqbal di Jakarta, Senin (26/10).
Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Lak-sono
menegaskan, MK telah menerima permohonan judicial review terkait UU Cipta Kerja dari elemen
buruh. Saat ini, menurutnya, pihakrya tengah memproses pengajuan permohonan tersebut
sesuai dengan ketentuan dan hukum acara.
"Ya, MK sedang memproses pengajuan permohonan yang diajukan terkait UU Cipta Kerja sesuai
dengan ketentuan dan hukum acara," ujarnya kepada INDOPOS, Senin (26/10). Namun, Fajar
enggan menyebutkan berapa jumlah pemohon yang mengajukan permohonan judicial review
terkait UU Cipta Kerja.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta MK membuktikan
independensinya dalam memproses uji materi UU Cipta Kerja. "MK harus membuktikan
lembaganya independen dan tidak dapat ditekan pihak tertentu, termasuk pemerintah,"
tegasnya, (nas/dew)

FAKTOR PENGHAMBAT

PEMERINTAHAN JOKOWI:

L Macetnya komunikasi politik antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa menterinya.

2. Sejumlah kebijakan yang disampaikan ke publik menjadi tidak senada antara Presiden dan
pembantunya. Terbaru soal penanganan

8