Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik itu menyarankan agar audiens berkomunikasi politik dengan
didasari pada semangat kasih terhadap sesama. Tjipta mengatakan, masalah komunikasi politik
di Tanah Air sering timbul karena politik pada dirinya sendiri memiliki tiga aspek besar, yaitu
usaha mendapatkan kekuasaan, mendistribusikan kekuasaan dan melaksanakan kekuasaan,
yang meliputi mempertahankan dan mentransfer kekuasaan.

"Karena aspek kekuasaan yang menggiurkan inilah sebagian politikus lupa menggunakan prinsip
komunikasi politik yang baik. Dimana belakangan ini memang menunjukkan kenyataan
komunikasi politik di Indonesia yang semakin rusak," ungkapnya.

Maka itu, dia mendorong politikus mempelajari sungguh-sungguh dasar ilmu komunikasi politik,
agar tercipta sebuah at-' mosfer komunikasi politik yang baik. Serta memperbaiki kondisi saat
ini yang sudah sangat ter-degradasi.

Direktur Eksekutif Christian School of Culture, Politics, and Philosophy (Chrispol) Dhimas
Anugrah juga sempat mengatakan, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada
dalam setiap sistem politik. "Di masa lalu ada pemimpin daerah yang sangat bagus dan terkenal
bersih tapi terjungkal karena komunikasi politiknya yang buruk. Nah kita perlu belajar bersama
tentang apa dan bagaimana komunikasi politik ini," sarannya.

Dia mengaku prihatin terhadap banyaknya ujaran kebencian, hoaks, dan "fitnah yang menghiasi
dunia politik di Tanah Air. Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi. Maka itu, dirinya mengajak
semua pihak menghindari jenis komunikasi yang didasari rasa benci, kebohongan, dan fitnah.
Menurut dia, perkembangan teknologi digital pun turut mempengaruhi dinamika komunikasi
politik dewasa ini.

Dia juga berpendapat masyarakat sudah terbiasa mengirim pesan dan kritik langsung kepada
para tokoh politik melalui media sosial mereka. Hal ini menimbulkan daya tarik tersendiri di
masyarakat.

Hanya saja, dia mendorong agar masyarakat tetap memperhatikan prinsip komunikasi yang elok
dan menghindari serangan verbal terhadap SARA dan karakter seseorang. "Menyampaikan
pendapat itu lumrah, tapi jangan sampaimenghina atau bahkan memfitnah pihak lain. Hindari
ujaran kebencian dengan motivasi apa pun. Sesuai sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
mari kita berkomunikasi politik dengan baik," ucapnya mengajak.

Sementara itu, Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Si-hombing
mengingatkan kritik terhadap kebijakan pemerintah semestinya harus disertai solusi. "Dalam
pidatonya, Presiden Joko Widodo kan menyampaikan pesan moral agar tidak alergi terhadap
kritik. Ini bagus," akunya. Dia melihat pesan agar anti-kritik itu tidak ditujukan untuk lembaga-
lembaga tertentu, namun lebih sebagai pesan moral kepada lembaga apapun agar tidak
antikritik "Sebagai pesan moral. Bukan berarti ada di situ, menunjuk ada insitusi yang antikritik,
tidak. Tetapi, dia ingin mengingatkan bahwa semua lembaga pemerintah, lembaga negara harus
terbuka dari kritik masukan dari berbagai pihak," harapnya.

Namun, Emrus mengakui terkadang ada sejumlah pihak yang melontarkan kritik hanya dari satu
sisi atau sudut pandang, dan terkesan memojokkan lembaga yang dikritik. "Kadang-kadang,
kritik dikemukakan orang hanya dari satu sisi. Sisi tertentu yang memojokkan instansi lembaga
yang dikritik. Ini tidak baik," kata Direktur Eksekutif Emrus Corner itu. Bahkan, kata dia, kritik
juga disampaikan tanpa disertai jalan keluar yang justru memberikan persepsi yang kurang
produktif terhadap lembaga yang menjadi sasaran kritik. "Siapapun yang mengkritik tidak boleh
melihat satu sisi persepsi sehingga publik seolah-olah (menilai) negatif. Berikan juga solusi,
jalan keluar," ajaknya.

6