Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 OKTOBER 2020

Kurang Sosialisasi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) John-ny G Plate mengatakan, kritik dari
masyarakat terhadap Un-dang-Undang Cipta Kerja bisa memiliki implementasi yang baik.

"Bahwa ada pendapat-pendapat kritis, pandangan-pandangan kritis, itu masukan yang bagus,"
kata Johnny dalam talk show bertajuk Setahun Jokowi-Ma'ruf.

Karena itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri dari sektor terkait kluster-
kluster UU Ciptaker untuk membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas pada saat pembahasan
peraturan pelaksana Omnibus Law tersebut.

"Sehingga pelibatan publik menjadi lebih intens dan aktif di dalamnya," ucapnya. Namun,
Johnny mengingatkan bahwa politik demokrasi adalah untuk memihak kepentingan yang lebih
banyak. Karena itu, selalu ada pertentangan-pertentangan yang dianggap plus atau minus di
dalam politik demokrasi tersebut.

"Tidak semua yang kita mau bisa diserap. Negaranya, negara demokrasi dan kepentingan
berpihak kepada yang banyak. Ya ada plus-minus di dalam negosiasi atau diskusi itu. Sama
seperti proses pembuatan undang-undang," ujarnya.

Mungkin saja ada yang minus bagi pihak tertentu, kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem itUj
namun ada yang lebih baik untuk kepentingan terkini untuk kebutuhan Indonesia. Misalnya,
dalam sektor telekomunikasi, pos, atau penyiaran.
Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Un-par) di Bandung Asep Warlan Yusuf
menyayangkan berbagai hal yang positif dan bagus dari UU Cipta Kerja yang disetujui oleh DPR
RI tidak dijelaskan sejak di awal pembahasannya. "Undang-Undang Cipta Kerja ini ada nilai
bagusnya kok. Ada yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia tenaga kerja
saat ini. Ada yang bagus. Cuma yang bagus tadi tidak dijelaskan sejak di awal
(pembahasannya)," ucapnya prihatin.

Hal baik atau positif dari UU Cipta Kerja, kata Asep Warlan, ialah terkait hambatan birokrasi
dalam perizinan dunia usaha bagi para investor yang akan menginvestasikan modalnya di
Indonesia. "Walaupun di sini ada juga semacam jalan pintas. Langsung pusat daerah diabaikan.
Itu biar saja soal kewenan-gan namun prinsip dasarnya ialah ada kepastian dalam proses
perizinan," ujarnya.

Menurutnya, jika ada kepas- * tian segi waktu, persyaratan maka itu akan lebih mudah untuk
menciptakan lapangan kerja karena mereka bisa membangun usaha yang banyak. Kemudian
ada penjamin dari pemerintah ketika ada PHK kepada buruh dari pengusaha, yakni terkait
pesangon yang sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lagi oleh pemerintah.

"Meskipun juga kenapa jadi beban pemerintah? Karena pengusaha menyatakan ya tidak
sepenuhnya oleh kami negara pun harus menjamin terhadap situasi kondisi perusahaan. Itu
bisa BPJS Ketenagakerjaan modelnya,' urainya.

Selain itu, lanjut Asep Warlan, hal bagus lainnya dari UU Cipta Kerja ini adalah terkait out-
sourcing. Menurut dia, dalam UU Cipta Kerja ini pegawai out-sourcing atau kontra semakin jelas
status hukum atau basisnya dari mereka adalah kompetensi bukan waktu.

"Kalau kompetensinya bagus, dibutuhkan ya akan terus dijadikan karyawan. Kalau sekarang
mah kan, outsourcing itu sekedar waktu, waktunya ya habis (kontrak) ya sudah tidak jelas
nasibnya," bebernya. Dia juga menyebut, hal-hal yang bagus dari UU Cipta Kerja ini tidak pernah
didiskusikan kepada publik dalam jangkauan yang luas, khususnya kepada para tenaga kerja.

7