Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 133

Title          ANCAMAN PEKERJA PERS DI TENGAH PANDEMI COVID-19: PHK, KEKERASAN, HINGGA
                              KEBEBASAN
               Media Name     kompas.com
               Pub. Date      04 Mei 2020
               Page/URL       https://nasional.kompas.com/read/2020/05/04/08282231/ancaman-pekerja-p ers-di-
                              tengah-pandemi-covid-19-phk-kekerasan-hingga
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat tiga ancaman nyata yang dialami pekerja
               pers di tengah pandemi Covid-19.


               Pertama, terkait ekonomi. Di saat perekonomian terus memburuk akibat wabah,
               perusahaan media ikut terkena dampaknya.


               Para jurnalis yang semestinya menjadi garda terdepan penyampaian informasi
               tentang Covid-19, dihantui ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK),
               pemotongan gaji, penundaan hingga dirumahkan.


               "PHK sepihak, upah kerja yang rendah, gaji yang telat dibayar, dan kekerasan fisik
               sebenarnya sudah menjadi permasalahan serius bagi pekerja media di Indonesia
               hingga saat ini," kata Direktur LBH Pers Ade Wahyudin, melalui keterangan tertulis
               yang diterima Kompas.com, Senin (4/5/2020).

               "Namun pandemi Covid-19 laiknya virus yang memperparah kondisi kesejahteraan
               jurnalis dan mengancam kebebasan pers di Indonesia," lanjutnya.


               Ade mengatakan, posko pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dibuka
               LBH Pers dan AJI Jakarta sejak 3 April hingga 2 Mei 2020 telah menerima 61
               pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan.

               Pengadu tersebar dari 14 media atau grup media yang berkantor di wilayah Jakarta
               dan sekitarnya.


               Rincian aduannya yaitu, 26 orang terkena PHK sepihak, 21 orang dirumahkan tanpa
               gaji atau dengan pemotongan gaji, 11 orang mengalami pemotongan/penundaan
               upah atau tunjangan, serta 3 lainnya tak dapat meliput selama pandemi.

               Mayoritas media mengambil tindakan ini dengan dalih adanya pandemi Covid-19
               sebagai force majeur atau keadaan darurat.


               Namun, menurut Ade, berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal tersebut
               tidak bisa dijadikan alasan.








                                                      Page 132 of 203.
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138