Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 136
Selain itu, merespons terjadinya kekerasan pada jurnalis selama wabah Covid-19,
LBH Pers mendesak Presiden memerintahkan Kapolri menindak tegas dan
memproses hukum pelaku kekerasan terhadap jurnalis.
Sejak penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerbitan
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana
non-alam penyebaran Covid-19, sudah terjadi sedikitnya 3 kasus kekerasan
terhadap jurnalis.
Dua diantaranya dialami jurnalis bernama Mohammad Hashemi Rafsanjani dan
Dinar saat melakukan peliputan kejadian warga meninggal diduga kelaparan di
masa pandemi Covid-19 di Banten, 20 April lalu.
Keduanya menerima perlakukan intimidasi, penghalangan hingga penghapusan hasil
liputan.
Peristiwa lain dialami oleh jurnalis kabardaerah.com, Sahril Helmi. Ia mengalami
tindakan penganiayaan diduga karena pemberitaan terkait anggaran penanganan
Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.
"Jurnalis untuk tetap patuh pada kode etik jurnalistik khususnya dalam melakukan
peliputan peristiwa Covid-19. Tetap utamakan keselamatan diri karena tidak ada
berita seharga nyawa," tutur Ade.
Terakhir, demi menjaga independensi pers, Presiden diminta mendesak Menteri
Hukum dan HAM untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja dan RKUHP.
Sebab, sejumlah pasal dalam RUU tersebut mengancam kebebasan pers.
"DPR RI untuk segera menghentikan dan membatalkan RUU Cipta Kerja dan
menghapuskan pasal-pasal bermasalah di RKUHP," kata Ade.
Page 135 of 203.
