Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 134
"Alasan force majeur tidak dapat serta merta digunakan untuk menghalalkan PHK
ataupun pemotongan dan penundaan gaji. Misalnya force majeur sebagai alasan
PHK, diatur dalam Pasal 164 Ayat (1)," ujar Ade.
Selain persoalan ketenagakerjaan, kasus kekerasan terhadap jurnalis ketika meliput
ihwal Covid-19 juga dinilai mengancam kebebasan pers.
Sejak penerapan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerbitan
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana
non-alam penyebaran Covid-19, sudah terjadi sedikitnya 3 kasus kekerasan
terhadap jurnalis.
Dua diantaranya dialami jurnalis bernama Mohammad Hashemi Rafsanjani dan
Dinar saat melakukan peliputan kejadian warga meninggal diduga kelaparan di
masa pandemi Covid-19 di Banten, 20 April lalu.
Keduanya menerima perlakukan intimidasi, penghalangan hingga penghapusan hasil
liputan.
Peristiwa lain dialami oleh jurnalis kabardaerah.com, Sahril Helmi. Ia mengalami
tindakan penganiayaan diduga karena pemberitaan terkait anggaran penanganan
Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.
Ade mengatakan, transparansi informasi menjadi kunci utama penanganan wabah
Covid-19. Sedangkan jurnalis merupakan instrumen untuk memenuhi hak
masyarakat akan informasi.
"Sehingga ketika ada jurnalis yang mendapat kekerasan karena sedang menjalankan
tugasnya memberikan informasi, maka sebenarnya dia juga menghambat akses
masyarakat terhadap informasi tersebut," tuturnya.
Terakhir, LBH Pers menilai bahwa agresifnya DPR RI dan pemerintah dalam
mendorong pengesahan RUU Cipta Kerja dan RKUHP memperburuk kondisi
kebebasan pers.
RUU tersebut menjadi masalah yang serius, karena UU Pers termasuk sebagai salah
satu UU yang direvisi.
Dalam perubahan tersebut, terdapat upaya pemerintah mengintervensi pers melalui
adanya aturan turunan di bawah UU Pers mengenai sanksi.
UU Pers sendiri sampai saat ini tidak punya aturan khusus di bawah UU. Hal ini demi
menciptakan independensi pers dan tidak adanya intervensi dari pemerintah.
Namun kini, independensi itu terancam dengan direvisinya RKUHP.
"Sedangkan RKUHP, di dalamnya masih banyak pasal-pasal yang bermasalah dan
berpotensi mengkriminalisasi jurnalis seperti beberapa pasal penghinaan dan
pencemaran nama baik, berita bohong, dan contempt of court," kata Ade.
Page 133 of 203.
