Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020

Title LBH PERS DESAK MENAKER AWASI DUGAAN PELANGGARAN DI INDUSTRI MEDIA MASSA
Media Name kompas.com
Pub. Date 04 Mei 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/05/04/09154211/lbh-pers-desak-me naker-
Page/URL
awasi-dugaan-pelanggaran-di-industri-media-massa
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendesak Presiden Joko Widodo meminta
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah mengawasi dugaan pelanggaran
di industri media massa.

Hal ini merespons banyaknya laporan pelanggaran yang dilakukan perusahaan
media ke karyawan mereka selama pandemi Covid-19.

"Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan untuk
mengawasi pelanggaran ketenagakerjaan di sektor industri pers," kata Direktur LBH
Pers Ade Wahyudin, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin
(4/5/2020).

Menurut Ade, posko pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dibuka LBH
Pers dan AJI Jakarta sejak 3 April hingga 2 Mei 2020 telah menerima 61 pengaduan
pelanggaran ketenagakerjaan.

Pengadu tersebar dari 14 media atau grup media yang berkantor di wilayah Jakarta
dan sekitarnya.

Rincian aduannya yaitu, 26 orang terkena PHK sepihak, 21 orang dirumahkan tanpa
gaji atau dengan pemotongan gaji, 11 orang mengalami pemotongan/penundaan
upah atau tunjangan, serta 3 lainnya tak dapat meliput selama pandemi.

Mayoritas media mengambil tindakan ini dengan dalih adanya pandemi Covid-19
sebagai force majeur atau keadaan darurat.

Namun, menurut Ade, berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal tersebut
tidak bisa dijadikan alasan.

Alih-alih melakukan PHK, LBH Pers mendorong perusahaan media melakukan
musyawarah mufakat dengan pekerja.

"Perusahaan pers untuk melakukan musyawarah mufakat dengan pekerja jika ada
hambatan ekonomi serius di dalam perusahaan. Sehingga dapat meminimalisir
konflik dan menciptakan kepercayaan pada pekerjanya," ujar Ade.

Page 134 of 203.