Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 184
Said Iqbal menambahkan, kedatangan 500 TKA asal China telah melanggar status
bencana yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu,
melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Alasan Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja tidak ada tenaga kerja skills workers serta tidak ada orang Indonesia yang
bersedia bekerja di perusahaan tersebut justru semakin menegaskan adanya
pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan," terangnya.
Lebih lanjut presiden KSPI tersebut menilai penjelasan dari Kemenaker hanya
mencari-cari alasan. Sebab di dalam UU Ketenagakerjaan, setiap satu orang TKA
wajib ada tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping, yang
bertujuan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
Pun undang-undang tersebut mewajibkan dilaksanakan pendidikan dan pelatihan
kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki
oleh TKA tersebut. Dengan demikian, akan terjadi transfer of job dan transfer of
knowledge bagi tenaga kerja dalam negeri.
"Maksudnya, kalau si TKA sudah selesai dalam waktu 2 sampai 3 tahun, akan ada
tenaga kerja asal Indonesia yang bisa menggantikannya. Sehingga pekerjaan yang
tadinya dikerjakan TKA bisa dikerjakan tenaga kerja asal Indonesia," kerasnya.
Terlebih dari sisi jumlah TKA yang mencapai 500 orang, patut diduga ini adalah
pekerja kasar (unskill workers). Apalagi perusahaan nikel tempat tujuan TKA
tersebut sudah bertahun-tahun beroperasi di Indonesia.
"Jadi rasanya tidak masuk akal kalau tidak ada Karena itu, KSPI mengecam sekeras-
kerasnya kebijakan yang telah dikeluarkan Kemenaker dan kementerian terkait
lainya yang mengizinkan 500 TKA tersebut," kesalnya.
Batalkan Izin
Oleh karenanya, KSPI meminta Menaker dan para menteri terkait untuk
membatalkan surat izin kerja dan surat izin masuk 500 TKA China tersebut. Selain
itu, mereka juga harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kelalaian
kebijakannya tersebut. Apalagi, kebijakan tersebut menimbulkan polemik yang
berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dari para buruh lokal.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono
Moegiarso mengatakan, belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait
polemik kedatangan 500 TKA China asal China yang dipekerjakan di PT Virtue
Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Hal ini
dikarenakan dirinya mengklaim belum mengetahui duduk permasalahan tersebut.
"Mohon maaf, saya belum tahu isu terkait 500 TKA. saya nggak update infonya,"
singkat Susiwijono saat dihubungi Merdeka.com.
Page 183 of 203.
