Page 187 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 187
Title DISNAKER KUDUS WAJIBKAN PERUSAHAAN BAYAR THR
Media Name republika.co.id
Pub. Date 04 Mei 2020
Page/URL https://republika.co.id/berita/q9t5s0456/disnaker-kudus-wajibkan-perus ahaan-bayar-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Perusahaan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang merumahkan karyawannya
diminta untuk tetap memenuhi kewajibannya memberikan tunjangan hari raya
(THR) di tengah pandemi penyakit virus corona (COVID-19), selain pula memenuhi
gaji mereka.
"Kami mencatat ada sembilan perusahaan yang merumahkan karyawannya dengan
total karyawan mencapai 2.086 orang," Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus Bambang Tri Waluyo di
Kudus, Senin (4/5).
Selain merumahkan karyawan, kata dia, terdapat perusahaan yang melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17 orang. Terkait kewajiban perusahaan
membayarkan THR sudah dibuatkan surat edaran THR keagamaan tahun 2020 yang
disampaikan kepada 170-an perusahaan sejak 27 April 2020.
"Kalaupun perusahaan yang berhenti produksi tidak mampu membayar, bisa
dibayarkan nantinya setelah berproduksi kembali atau dibayar secara bertahap
sesuai kesepakatan dengan pekerja," ujarnya.
Surat edaran yang dibagikan sebelumnya, nantinya bisa dijadikan pedoman
pemberian THR bagi para pekerja di Kudus karena diatur sejumlah kebijakan terkait
besaran dan ketentuan THR. Di antaranya, pekerja yang berhak mendapatkan THR
merupakan pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus. Mereka juga harus mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan PKWTT atau PKWT. Sementara pekerja buruh yang telah mempunyai
masa kerja 12 bulan secara terus menerus diberikan satu bulan upah. Kemudian
masa kerja satu bulan terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan maka diberikan
secara proposional sesuai masa kerja.
Pembayarannya paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, namun bagi
pengusaha yang mengajukan penangguhan belum juga memenuhi kewajibannya
hingga tempo yang disepakati, bisa dikenakan sanksi administrasi sesuai aturan
yang ada. Sementara pelaporan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dengan
mengisi formulir yang bisa disampaikan melalui email milik Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Page 186 of 203.
