Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 192
Praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah mempunyai prinsip-prinsip dan
pedoman yang jelas dalam penentuan harga pokok pengadaan, yang mengacu pada
harga pasar yang ada.
Maka di tengah banyak penawaran program pelatihan dengan harga murah bahkan
gratis, lalu Pemerintah memberikan kemewahan bagi sekelompok vendor dengan
harga pokok seenaknya, ini jelas merupakan bentuk korupsi kebijakan yang terang
benderang.
Dan, ketujuh, pemaksaan syarat keikutsertaan dalam pelatihan dengan segala
macam cacatnya sebagai prasyarat bagi bantuan pengaman sosial dalam skema
kartu pra kerja menggenapi segala rekayasa kebijakan yang koruptif ini.
Padahal, pelatihan instan ini tidak memenuhi unsur-unsur sebagai pelatihan yang
terjamin kualitasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai
Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan pelatihan yang memberikan kepastian bagi
kemandirian usaha dan keterserapan dalam dunia kerja, baik dalam situasi pandemi
Covid-19 maupun dalam situasi normal pasca darurat pandemic Covid-19.
Dalam kaitan dengan ketujuh aspek kecacatan yang dapat diurai dari komponen
pelatihan yang melekat dalam skema kartu pra kerja, kita berharap Presiden dapat
meninjau kembali kebijakan ini, dan menggantinya dengan kebijakan lain yang lebih
tepat sasaran, dengan dasar pertimbangan yang lebih cermat dan komprehensif
Page 191 of 203.
