Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020
P. 195
Title ANDRE GERINDRA: MUDIK DILARANG, WN CHINA KOK BOLEH MASUK RI?
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 04 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200504143139-32-499858/andre-g erindra-
Page/URL
mudik-dilarang-wn-china-kok-boleh-masuk-ri
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengkritik rencana pemerintah
memperbolehkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Sulawesi
Tenggara di tengah pandemi virus corona (Covid-19).
Ia mengingatkan ada pembatasan akses masuk warga negara asing sejak awal April
lalu. Di sisi lain, pemerintah juga telah menerapkan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) di sejumlah daerah.
"Ini orang dari luar negeri kok begitu gampang dapat kemudahan, dalam tanda
kutip, bisa masuk negara kita. Orang mudik saja dilarang, orang China kok boleh
masuk Indonesia?" kata Andre saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (4/5).
Andre heran pemerintah memberikan lapangan pekerjaan di smelter nikel Morosi
kepada WNA. Padahal jutaan orang di Indonesia menganggur karena gelombang
PHK dampak pandemi virus corona.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo harus segera mengambil keputusan terkait
ratusan TKA asal China tersebut. Ia khawatir akan terjadi gejolak di masyarakat
karena perlakuan istimewa terhadap TKA.
"Saran saya kepada Pak Jokowi, take over permasalahan ini, keluarkan pernyataan
sudah tunda dulu saja sampai Covid-19 selesai, lalu kita evaluasi. Masa sih enggak
ada orang kita yang bisa kerja di sana," ujarnya.
"Investor di sana butuh kita. Jangan bilang nanti mereka lari. Kalau mereka keluar,
masih banyak yang mau masuk, orang nikel cadangan terbesarnya ada di
Indonesia," kata Andre melanjutkan.
Dihubungi terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera juga
menyayangkan rencana pemerintah mengizinkan 500 TKA asal China masuk. Ia
mengingatkan kepala daerah dan DPRD Sulawesi Tenggara telah menolak
kedatangan para TKA China itu.
Mardani mendesak pemerintah pusat juga mengambil sikap yang sama.
Menurutnya, pemerintah harus memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan
warga di tengah pandemi virus corona.
Page 194 of 203.
