Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 MEI 2020

seseorang memulai suatu usaha, mengingat sudah begitu banyak pelatihan
kewirausahaan dilakukan dengan hasil yang terlalu terbatas?

Apakah suatu kartu yang dapat dipakai untuk membeli alat dan bahan usaha, atau
sebagai jaminan kredit perbankan, dalam kerangka inisiasi suatu usaha bisnis, tidak
rawan terhadap penyalahgunaan? Deretan pertanyaan di atas menciptakan rasa
penasaran dalam menyongsong kehadiran kartu mujarab tersebut.

Alhasil, kita semua mendapat jawaban terhadap sejumlah pertanyaan terkait kartu
pra kerja melalui peluncurannya sebagai salah satu jawaban terhadap persoalan
dampak ekonomi yang dihadapi terkait pandemi Covid 19.

Bentuknya kemudian kelihatan jelas, dengan elemen bantuan uang yang jelas
besarannya dan elemen pelatihan yang juga jelas besarannya. Kita tidak tahu,
apakah bentuk kartu pra kerja yang diluncurkan pada masa darurat ini sama dengan
bentuk aslinya yang dirancang untuk situasi normal.

Keberadaan elemen pelatihan kemudian menjadi daya tarik sendiri, baik karena
keberadaan elemen pelatihan itu sendiri maupun besaran bantuan untuk pelatihan
dan arah mengalirnya uang melalui kartu tersebut.

Walaupun masih banyak pihak yang tidak mempersoalkan komponen kebijakan ini
karena bias-bias irasionalitas yang melekat pada kepentingan politik dan budaya
fanatisme kita, mulai muncul banyak pihak dan partai politik yang mempersoalkan
komponen kebijakan ini.

Bagi saya, jelas sekali bahwa komponen kebijakan pelatihan yang terkandung dalam
kartu pra kerja ini merupakan bentuk kebijakan koruptif yang sangat menyayat rasa
keadilan dan kepantasan atas beberapa alasan.

Pertama, sebagaimana diargumentasikan banyak pihak, kebutuhan di depan mata
untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 adalah bantuan uang dan sembako
untuk masyarakat terdampak. Sulit membayangkan adanya kebutuhan signifikan
akan bantuan peningkatan kompetensi di musim ini.

Kebutuhan bantuan kompetensi untuk beralih dari berjualan secara langsung ke
berjualan secara daring sangat terbatas. Dan jika harus belajar berjualan secara
daring, pembelajaran tentang itu dapat dilakukan secara mandiri melalui banyak
sumber online gratis di internet. Tidak perlu harus melalui vendor pelatihan online
yang ditunjuk dengan bayaran satu juta rupiah per orang.

Kedua, sudah jelas dan mestinya tidak perlu dijelaskan lagi, bahwa kehilangan
pekerjaan dan kehilangan penghasilan pada musim ini adalah akibat pandemi Covid-
19 tersebut dengan segala dampak ekonominya. Tentu saja, dan sangat jelas,
bukan karena persoalan kekurangan kompetensi sumber daya manusia pekerja yang
diistirahatkan atau di-PHK. Memaksakan diri melihat persoalan ekonomi aktual
sebagai persoalan kurangnya kompetensi (atau pelatihan) adalah bentuk kegilaan.

Page 189 of 203.