Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 168
mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan
kerja dengan pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.
CEGAH PHK, PEMERINTAH LUNCURKAN BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PEKERJA
Pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan subsidi upah/gaji
bagi pekerja/buruh (BSU) pada 2021. Bantuan ini diharapakan dapat mencegah terjadinya PHK
sebagai akibat pandemi COVID-19.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan, kebijakan BSU dikeluarkan
untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya, serta membantu
pekerja yang dirumahkan.
"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha
untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19," kata Ida melalui Siaran
Pers Biro Humas Kemenaker, Kamis (22/7).
Dengan adanya BSU ini, Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha
dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di
tengah pandemi.
"Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan
terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan," kata Ida.
Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan
anggaran sebesar Rp 8 triliun.
"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," terang Ida.
Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang
menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja
Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.
Kriteria Pekerja Penerima Bantuan Subsidi Upah
Adapun, kriteria kerja/buruh yang mendapat BSU di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI);
Pekerja/Buruh penerima Upah; dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang
masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
"BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap. Sehingga akuntabel dan valid dipergunakan
oleh pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," jelas
Ida.
Kriteria lainnya adalah pekerja/buruh calon penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2021 jo Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung
berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000 sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
167
