Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

4 FAKTA SOAL BANTUAN SUBSIDI UPAH BAGI PEKERJA, DARI BESARAN, KRITERIA
HINGGA PENCAIRANNYA
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali meluncurkan bantuan subsidi upah (BSU)
bagi buruh atau pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 pada 2021.

Adapun pemberian bantuan ini ditujukan guna mencegah pengusaha memutuskan hubungan
kerja dengan pekerjanya, dan membantu pekerja yang dirumahkan.

"Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan
pekerja/buruh," ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah seperti dalam keterangan
resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (22/7/2021).

"Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat
mempertahankan usahanya di masa pandemi Covid-19," lanjut dia.
Berikut sejumlah fakta terkait BSU bagi pekerja, mulai dari soal besaran, kriteria hingga
pencairannya.

Besaran BSU yang diberikan kepada pekerja/buruh yakni sebesar Rp 1 juta untuk dua kali
pencairan, yang diberikan sekaligus melalui transfer bank.

Artinya, dalam satu kali pencairan, penerima BSU akan mendapatkan Rp 500.000.
"Sekali lagi saya tekankan bahwa BSU merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap
pekerja dan pengusaha di masa sulit akibat pandemi Covid-19," kata Menaker Ida.

Dalam rilis resmi, disebutkan bahwa jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai sekitar 8
juta orang.

Karena masih estimasi, hingga saat ini belum valid berapa banyak calon penerima BSU.
"Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria
di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida lagi.

Dari banyaknya estimasi calon penerima BSU, pemerintah telah memproyeksikan kebutuhan
anggaran untuk pencairan BSU ini sebanyak Rp 8 triliun.

Kemudian, pemerintah juga menjelaskan mengenai kriteria pekerja atau buruh yang mendapat
BSU, antara lain: Menurut Ida, BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai sumber data, mengingat
saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat dan lengkap.

"Sehingga, data akuntabel dan valid dipergunakan oleh pemerintah sebagai dasar pemberian
bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran," kata dia.
Sementara itu, Ida menambahkan, pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMKnya di atas Rp 3,5
juta, maka menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah.

Hingga Kamis (22/7/2021), Menaker Ida belum menyampaikan kapan pencairan BSU
pekerja/buruh pada 2021.

Ia menegaskan, nantinya pelaksanaan BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
Berupa Subsidi Upah /Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Covid-19 dan PPKM
Tahun 2021.

/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 5 Gejala Covid-19.

170