Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 163
KEMENAKER MATANGKAN KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SUBSIDI UPAH 2021
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa hingga saat ini,
pihaknya masih terus mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi
gaji/upah bagi pekerja/buruh, atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun
2021 ini.
Kebijakan ini sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat
pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Melalui kebijakan penyaluran BSU 2021 yang diluncurkan ke publik pada Rabu (21/7) malam,
diharapkan dapat mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan membantu
pekerja/buruh yang dirumahkan atau berkurang gajinya karena pembatasan jam kerja.
"Upaya ini tidak lain agar tingkat pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita
tekan," kata Ida dilansir dari keterangan resmi, Kamis (22/7).
Ida menambahkan, sejak tahun 2020 lalu, pihaknya telah menggulirkan empat program PEN dan
menyentuh langsung sektor ketenagakerjaan di Indonesia.
Pertama, program BSU yang telah diberikan kepada 12,2 juta orang. Kedua, program kartu pra
kerja yang menyasar pada 5,5 juta orang.
Ketiga, program bantuan produktif usaha mikro yang mencapai 12 juta orang. Keempat,
berbagai program padat karya di Kementerian/Lembaga yang menyasar 2,6 juta orang.
"Keempat program tersebut merupakan wujud keseriusan Kemnaker sebagai salah satu
pelaksana program PEN yang terus berupaya keras menanggulangi dampak pandemi Covid-19
di sektor ketenagakerjaan," tuturnya.
Menurut Ida, pihaknya juga banyak meluncurkan program dalam penanganan dampak Covid-19
pada tahun 2020 lalu.
Program berupa pelatihan vokasi dengan metode blended training yang mencapai 121 ribu
orang, pelatihan peningkatan produktivitas bagi 11 ribu tenaga kerja, serta sertifikasi kompetensi
yang mencapai hampir 750 ribu orang.
Program lainnya terkait jaring pengaman perluasan kesempatan kerja seperti program
wirausaha, padat karya, dan inkubasi bisnis yang total mencapai 322 ribu orang.
Tak ketinggalan, Kemnaker juga melakukan jejaring kerja sama penempatan tenaga kerja di
tengah pandemi, dengan berhasil menempatkan 948 ribu tenaga kerja di dalam maupun di luar
negeri.
"Jika kita total upaya pemerintah memitigasi dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi
jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang, melebihi penduduk usia kerja terdampak Covid-19,
yang menurut survei BPS mencapai 29,12 juta orang," ujar Ida.
Ida menjelaskan, untuk memastikan investasi dapat menyerap tenaga kerja secara optimal,
maka pemerintah telah berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan perizinan
investasi.
Hal ini diperlukan agar investasi yang bisa dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan dan
keunggulan karakteristik masing-masing daerah, serta bisa memberikan kontribusi maksimal
bagi pembangunan termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja.
162
