Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Untuk kriteria buruh atau pekerja yang akan mendapat BSU periode 2021 adalah Warga Negara
Indonesia (WNI), merupakan buruh atau pekerja penerima upah, dan terdaftar sebagai peserta
jaminan sosial tenaga kerja aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria selanjutnya adalah buruh atau pekerja yang membayar iuran dengan besaran iuran yang
dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000.

Kriteria pengukuran upah sesuai upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, kriteria lainnya adalah buruh atau pekerja calon penerima BSU berada di zona
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) IV sesuai Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2021 dan Nomor 23 Tahun 2021.

Inmendagri tersebut mengatur tentang PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Pos Komando
(Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Bagi buruh atau pekerja di wilayah PPKM yang memiliki upah minumum kabupaten atau kota
(UMK) di atas Rp 3,5 juta, akan menggunakan UMK sebagai batasan kriteria upah.

Kriteria terakhir adalah buruh atau pekerja yang bekerja pada sektor terdampak PPKM, seperti
industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan),
transportasi, aneka industri, properti dan real estate.
Sebagai informasi tambahan, nantinya BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa
Subsidi Upah atau Upah Bagi Pekerja Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease
(Covid-19) dan PPKM Tahun 2021.
Pemerintah memberikan BSU dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan
kerja (PHK) akibat dampak pandemi Covid-19.

Ia berharap, BSU dapat meringankan beban perusahaan, sehingga buruh atau pekerja dapat
terus berdialog dengan pihak perusahaan untuk mencari solusi bersama di tengah pandemi.

158