Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 160
Judul Subsidi Upah Berpotensi Tak Tepat Sasaran, Ini Saran Kadin
Nama Media bisnis.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210722/12/1420677/subsidi-upah-
berpotensi-tak-tepat-sasaran-ini-saran-kadin
Jurnalis Iim Fathimah Timorria
Tanggal 2021-07-22 17:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan) Jika penyaluran cuma dipatok Rp3,5 juta berdasarkan gaji, saya yakin nanti
tidak tepat sasaran. Sekiranya perlu di- review kembali. Seharusnya data itu cukup disinkronisasi
antara satu stakeholder dengan yang lain untuk diverifikasi sehingga bisa tepat sasaran
negative - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan) Sebab, yang menjadi kondekturnya dalam hal ini adalah pemerintah
Ringkasan
Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah mengkaji kembali data pekerja yang akan menjadi
sasaran penyaluran bantuan subsidi upah. Dengan hanya mematok pekerja berpendapatan
Rp3,5 juta/bulan dari BPJS Ketenagakerjaan, penyaluran dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran.
Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz
Wuhadji mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi data antar pemangku kepentingan untuk
kemudian dilakukan verifikasi untuk menjamin penyalurannya bisa tepat sasaran.
SUBSIDI UPAH BERPOTENSI TAK TEPAT SASARAN, INI SARAN KADIN
JAKARTA - Kalangan pelaku usaha meminta pemerintah mengkaji kembali data pekerja yang
akan menjadi sasaran penyaluran bantuan subsidi upah.
Dengan hanya mematok pekerja berpendapatan Rp3,5 juta/bulan dari BPJS Ketenagakerjaan,
penyaluran dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran.
Wakil Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz
Wuhadji mengatakan perlu dilakukan sinkronisasi data antar pemangku kepentingan untuk
kemudian dilakukan verifikasi untuk menjamin penyalurannya bisa tepat sasaran.
159
