Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 161
"Jika penyaluran cuma dipatok Rp3,5 juta berdasarkan gaji, saya yakin nanti tidak tepat sasaran.
Sekiranya perlu di- review kembali. Seharusnya data itu cukup disinkronisasi antara satu
stakeholder dengan yang lain untuk diverifikasi sehingga bisa tepat sasaran," ujar Adi, Kamis
(22/7/2021).
Upaya sinkronisasi tersebut dinilai sangat mungkin untuk dilakukan. Sebab, kata Adi, sejak jauh-
jauh hari komunikasi antara Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, Kadin, dan serikat pekerja sudah
terjalin.
Dalam proses pengumpulan data penerima bantuan subsidi upah, Adi mempertanyakan nasib
pekerja yang tidak aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan karena kesulitan mengiur
sebagai akibat dari kondisi force majeur setelah pemerintah menerapkan PPKM pada 3 - 25 Juli
2021.
Lebih jauh, dia mengatakan pemerintah juga mesti cermat dalam memperhatikan pekerja yang
terdampak secara sektoral. Sebagaimana diketahui, sejumlah sektor usaha memang mengalami
dampak yang cukup dahsyat akibat penerapan PPKM.
Pemerintah sendiri sudah menyorot pekerja sejumlah sektor yang terdampak akibat PPKM,
antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan,
transportasi, aneka industri, properti, dan real estate .
Kendati demikian, Adi mengatakan kalangan pelaku usaha baik tidak melakukan pendataan
terkait dengan pekerja yang berhak menerima subsidi upah.
"Sebab, yang menjadi kondekturnya dalam hal ini adalah pemerintah," ujarnya.
160
