Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 162
Judul Kemenaker Matangkan Kebijakan Program Bantuan Subsidi Upah 2021
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/420286/kemenaker-matangkan-
kebijakan-program-bantuan-subsidi-upah-2021
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-07-22 17:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Upaya ini tidak lain agar tingkat
pengangguran dan kemiskinan akibat pandemi dapat kita tekan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keempat program tersebut merupakan wujud
keseriusan Kemnaker sebagai salah satu pelaksana program PEN yang terus berupaya keras
menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jika kita total upaya pemerintah memitigasi
dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan tadi jumlahnya bisa mencapai 34,6 juta orang,
melebihi penduduk usia kerja terdampak Covid-19, yang menurut survei BPS mencapai 29,12
juta orang
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemerintah juga menjalankan strategi
kolaborasi lintas sektoral dalam hal pengembangan investasi yaitu dalam pelaksanaan proyek-
proyek strategis nasional yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai kementerian atau
lembaga
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Misalnya program pengembangan daerah
pariwisata super prioritas, Kemenaker melalui BLK ikut terlibat dalam pengembangan kualitas
SDM pekerja yang ada
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya
masih terus mematangkan kebijakan penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah
bagi pekerja/buruh, atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja/buruh di tahun 2021 ini.
Kebijakan ini sebagai upaya membantu mengatasi dampak sektor ketenagakerjaan akibat
pandemi Covid-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
161
