Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 154
WNA harus melakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-7 karantina. Jika menunjukkan hasil
negatif, maka karantina dinyatakan selesai setelah hari ke-8.
Ketentuan mengenai prokes bagi WNA merupakan ranah Satgas COVID-19 bukan ranah
Imigrasi. Satgas COVID-19 yang berkewajiban melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
ketentuan prokes tersebut.
Visa dan Izin Tinggal
Dalam masa pandemi COVID-19 terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 26 Tahun
2020 tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru. Pasal 2 Ayat (1) Orang
Asing pemegang Visa dan / atau Izin Tinggal yang sah dan berlaku dapat masuk wilayah
Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu setelah memenuhi prokes.
Ayat (2) Prokes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian atau lembaga
yang melaksanakan penanganan terhadap COVID-19.
Surat keterangan sehat yang diatur pada pasal 6 menjadi salah satu dasar bagi Imigrasi untuk
mengizinkan WNA masuk ke wilayah Indonesia.
Di sinilah dibutuhkan sinergitas antara Imigrasi dan Satgas COVID-19 sehingga segala ketentuan
yang terkait prokes bagi WNA dapat diimplementasikan dalam rangka menekan laju sebaran
COVID-19.
Dalam masa PPKM, telah dikeluarkan Surat Edaran Mennkumham no M.HH-01.GR.02.07 Tahun
2021 Tentang Ketentuam Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa PPKM
Darurat COVID-19.
SE Menkumham antara lain kebijakan hasil RT-PCR negatif COVID-19 dan masih berlaku serta
dapat dilakukan pengecekan melalui QR-Code; bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis
lengkap; surat pernyataan dalam Bahasa Inggris yang menyatakan bersedia masuk karantina
sekurang-kurangnya 8 (delapan) hari di fasilitas karantina atau fasilitas pelayanan kesehatan
sesuai prokes.
Ketentuan ini untuk menegaskan kembali ketentuan yang lebih tinggi sehingga secara berjenjang
ke bawah, petugas memiliki pedoman standarisasi dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan Visa, Tanda Masuk dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam masa PPKM
Darurat COVID-19
Dengan adanya SE ini diharapkan dalam implementasi di lapangan tidak terjadi multi tafsir
terhadap ketentuan yang lebih tinggi.
Dari uraian di atas terlihat bahwa stakeholders yang terkait dengan Pengaturan TKA bukan hanya
satu/dua kementerian atau lembaga saja. Namun beberapa kementerian atau lembaga yang
terkait dari hulu sampai hilir.
Sehingga jika terjadi ketidaksetujuan atas kehadiran TKA maka “mata dan telinga” publik tertuju
pada Imigrasi. Padahal ketentuan mengenai TKA melibatkan beberapa kementerian atau
lembaga.
Karena bagi publik, segala sesuatu yang berhubungan dengan orang asing merupakan tugas dan
fungsi Imigrasi. Juga tak dapat dipungkiri keterkenalan Imigrasi dibenak publik, lebih
dibandingkan dengan Instansi lain, tanpa bermaksud mengecilkan peranan instansi lainnya.
Demikian, semoga segala ketentuan yang ada dapat membawa kemaslahatan bagi Bangsa
Indonesia yang kita cintai ini.
153
