Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Mengenai TKA terdapat beberapa stakeholders yang terkait antara lain Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM
(Direktorat Jenderal Imigrasi/Ditjenim), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Satuan
Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian
Keuangan.

Dalam bahasan ini dibatasi ketentuan tentang TKA pada 4 stakeholders yang terkait yaitu
Kemenaker, Satgas Covid-19 (dengan pertimbangan masa pandemi covid-19), BKPM, Ditjenim.

Penggunaan TKA

Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 huruf b UU no 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) no 34 tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

PP ini diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA
secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui
penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Pasal 1 TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia.

Pada Pasal 4 TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk
jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang
akan diduduki.

Hal ini berarti tidak semua TKA dapat menduduki jabatan, salah satu jabatan yang tidak dapat
diduduki TKA adalah personalia.
Publik tidak begitu memahami jabatan tertentu yang dapat diduduki TKA karena publik tidak
terbiasa melakukan check and balance atas informasi dengan membaca sumber aslinya.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu yang dapat
diduduki oleh TKA antara lain konstruksi, real estate, pendidikan, industri pengolahan,
pengangkutan dan pergudangan; pertanian, kehutanan dan perikanan; infornasi dan
telekomunikasi, pertambangan dan penggalian.

Publik belum memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai instansi yang menangani
jabatan tertentu yang bisa diisi oleh TKA.

Secara fungsi dan tugas pokok Kemenakerlah sebagai pemangku tusi yang berkewajiban
mensosialisasikan ke publik.

Pasal 6 Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana
penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

RPTKA merupakan hal yang wajib dimiliki oleh TKA yang bekerja di Indonesia. Kemenaker yang
berwewenang untuk mengeluarkan RPTKA tersebut.

Pemahaman ini kurang dimiliki dan bahkan tidak tersampaikan secara luas ke publik, mungkin
karena sosialisasi yang telah dilakukan oleh Kemenaker terbatas pada perusahaan-perusahaan
yang mempekerjakan TKA.

151