Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021

Pasal 14 Ayat 6 Pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa
dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.
RPTKA yang dikeluarkan oleh Kemenaker, yang menjadi salah satu persyaratan yang harus
dipenuhi oleh pemberi kerja untuk mengajukan permohonan visa dan izin tinggal ke Imigrasi.

RPTKA inilah yang menjadi salah satu dasar bagi Imigrasi untuk mengizinkan orang asing untuk
beraktivitas di Indonesia.

Sejak April tahun 2018 telah diterapkan konsep One Single Submission (OSS) merupakan skema
pelaksanaan teknis dalam hal perizinan penggunaan TKA yang berbasis daring.

Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi dan mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh
Kemenaker dan Kemenkumham melalui Ditjenim.

Penanaman Modal Asing (PMA)

Di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, realisasi investasi pada Januari –
Desember 2020: Rp 826,3 T, meningkat 2,1% dari tahun sebelumnya yaitu Januari – Desember
2019 (Rp 809,6T) (sumber: www.bkpm.go.id).

Sedangkan investasi PMA berdasarkan Negara Asal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dari tabel tersebut terdapat beberapa negara yang cukup besar dalam berkontribusi terhadap
investasi di Indonesia yaitu Singapura US$ 9,8 M (34,2%), R.R.Tiongkok US$ 4,8 M (16,7%),
Hongkong, RRT US$ 3,5 M (12,15%), Jepang US$ 2,6 M (9,2%), Korea Selatan US$ 1,8 M
(6,3%), Lainnya US$ 6,2 M (21,7%).

Peraturan BKPM RI No 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan BKPM No 6 Tahun 2018
Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 Penanaman Modal Asing dalam ketentuan tersebut dapat
disarikan bahwa Penanaman Modal Asing harus mendapatkan Rekomendasi dari BKPM dan surat
rekomendasi tersebut menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan visa dan izin tinggal pada
Direktorat Jenderal Imigrasi.

PMA merupakan domain BKPM hal ini tidak begitu familiar di telinga publik karena publik tidak
bersentuhan langsung dengan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal
asing.

Selain itu tingkat pengetahuan publik cukup beragam, hanya kalangan terbatas yang memahami
secara komprehensif mengenai BKPM.

Jadi tidak mengherankan bila Imigrasi yang disorot bila publik mendengar kata “asing” pada hal
yang terkait dengan Penanaman Modal Asing.
Prokes

Aturan bagi WNA yang akan masuk ke Indonesia semakin ketat karena pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Satgas COVID-19 menerbitkan Penetapan adendum perubahan dan tambahan Surat Edaran No
8 Tahun 2021 terkait protokol kesehatan perjalanan internasional.
WNA yang akan masuk Indonesia, maka wajib mematuhi prokes berikut antara lain saat
kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR dan wajib menjalani karantina selama 8x24 jam atas
biaya mandiri.

152