Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 231
"Kuncinya tetap di penanganan pandemi, sebelum ekonomi dilonggarkan. Cepat turunkan kasus
harian dan BOR serta lakukan testing dan tracing dengan maksimal," kata Bhima kepada
Kompas.com, Kamis (22/7/2021).
Sejalan dengan itu, pemerintah juga harus bergerak cepat dalam merealisasikan bantuan sosial
(bansos) dan bantuan tunai bagi pelaku usaha informal, seperti pedagang kaki lima.
Untuk mencegah PHK di sektor pusat perbelanjaan, Bhima mengusulkan adanya subsidi sewa
tempat minimal 40 persen dari biaya sewa bulanan.
Pemerintah juga harus memberikan subsidi upah kepada para driver ojek online yang terimbas
PPKM sebesar Rp 5 juta untuk tiga bulan.
"Pemerintah jangan terlambat bergerak karena situasi dapat mengancam stabilitas politik dan
keamanan. Ini bukan lagi persoalan ekonomi semata," jelas dia.
Akan tetapi, bansos yang dijanjikan pemerintah melalui Kementerian Sosial di awal PPKM Darurat
tak kunjung turun.
Menurut Bhima, bansos yang tak kunjung turun itu karena masalah teknis, bukan keterbatasan
anggaran.
"Bukan soal kekurangan dana, karena banyak pos yang masih bisa dipangkas misalnya proyek
strategis sampai belanja kementerian lembaga," ujar dia.
Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah melakukan percepatan administrasi.
Jika ada pemda yang lambat dalam penyaluran bansos, pemerintah pusat sebaiknya segera
memberi asistensi untuk menemukan masalah dalam proses pencairan.
"Kalau masalahnya aparatur pelaksana khawatir melanggar administrasi, kan konsultasi dengan
BKN maupun KPK terbuka," kata dia.
"Tidak ada alasan situasi darurat, realisasinya terlalu santai. Termasuk yang mengecewakan
adalah BLT dana desa baru cair 19,4 persen dari awal tahun sampai Juli. Kecil sekali itu kan
aneh," kata dia.
230
