Page 233 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 233
"Pabrik-pabrik tersebut menyebar di Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung,
Semarang, Kendal, Jepara, Cilegon, Serang, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Batam,
Karimun, Medan, Aceh, Makasar, Banjarmasin, Papua, Maluku, dan lain sebagainya," tegasnya.
Ia melanjutkan bahwa tingkat penyebaran covid-19 di klaster pabrik yang di atas 10 persen
mengakibatkan puluhan ribu buruh melakukan isoman tanpa vitamin dan obat. Di sisi lain, ketika
banyak pekerja yang isoman, akhirnya pabrik diliburkan.
Seiring dengan itu, maka target produksi pun turun. Sehingga, langkah yang diambil perusahaan
adalah merumahkan karyawan dengan memotong gaji dan terakhir melakukan PHK.
"Mereka berusaha tetap masuk bekerja walaupun ada gejala covid-19 karena takut dipotong
upahnya ketika tidak bekerja hari itu. Akibatnya, potensi ledakan penularan covid-19 makin besar
dikarenakan perusahaan di sektor industri padat karya ini jarang yang melakukan test antigen
kepada buruhnya. Kalau buruh disuruh test antigen berkala dengan biaya sendiri, tentu upahnya
tidak cukup, apalagi mereka berupah harian," jelas Said.
Said mengatakan semenjak PPKM Darurat dan diperpanjang menjadi PPKM Level 4, sudah
banyak manajemen perusahaan yang mengajak berunding serikat pekerja untuk persiapan
efisiensi dengan cara mengurangi jumlah buruh atau PHK bertahap.
Ia juga turut mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengeluarkan Permenaker darurat
covid yang mengatur kerja bergilir, bukan WFH, larangan pemotongan upah, larangan PHK
sewenang-wenang, lindungan pekerja kontrak dan alih daya berupah harian, dan perlindungan
lain.
Dia juga meminta agar Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) Kementerian
Perindustrian dicabut. Dia menilai IOMKI merupakan penyebab utama pabrik tetap operasional
100 persen.
"Dengan cara-cara di atas, KSPI yakin ledakan PHK bisa dihindari dan angka buruh penderita
covid-19 bisa ditekan, sehingga PPKM Darurat tidak perlu diperpanjang terus," tegas Said.
232
