Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 88
"Pekerja yang berhak menerima subsidi upah Rp 1 juta adalah mereka yang bekerja di sektor
non-esensial." "Pekerja juga harus sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan dan bergaji Rp
3,5 juta ke bawah per bulan." "Selain itu, lokasi kerjanya masuk kategori PPKM Level 4," katanya.
Sejak awal pelaksanaan PPKM, senator asal Jawa Timur itu sudah menyoroti kemungkinan
terjadinya PHK massal, sebab tidak semua perusahaan bisa menerapkan metode work from
home (WFH).
Sedangkan saat PPKM Darurat, lanjut dia, operasional perusahaan di luar sektor esensial dan
kritikal tidak diperbolehkan.
"Jadi memang harus ada antisipasi dari pemerintah. Program subsidi upah ini bisa menjadi salah
satu antisipasi tersebut, meski harus ada beberapa upaya lagi yang harus dilakukan," katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI ini juga menyoroti informasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) yang menyatakan opsi PHK mulai dibicarakan para pengusaha kepada pekerjanya
akibat PPKM.
Menurut dia, pengurangan karyawan memang sudah dilakukan pengusaha, mulai dari
merumahkan karyawan, atau memutus para pegawai kontrak lantaran pengusaha semakin sulit
membayar gaji karyawan.
"Apalagi untuk karyawan yang dirumahkan. Salah satunya adalah para pengusaha mal, karena
ada larangan beroperasi selama PPKM Darurat." "Saya memahami kondisi yang sedang dialami.
Namun sekali lagi, saya mengimbau kepada para pengusaha untuk tidak melakukan PHK."
"Pengusaha bisa berdiskusi dengan pemerintah untuk mencari solusi paling baik," pungkas
LaNyalla.(Antara/jpnn)
87
