Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 92
Sejak awal pelaksanaan PPKM, senator asal Jawa Timur itu sudah menyoroti kemungkinan
terjadinya PHK massal, sebab tidak semua perusahaan bisa menerapkan metode work from
home (WFH).
Sedangkan saat PPKM Darurat, lanjut dia, operasional perusahaan di luar sektor esensial dan
kritikal tidak diperbolehkan.
"Jadi memang harus ada antisipasi dari Pemerintah. Program subsidi upah ini bisa menjadi salah
satu antisipasi tersebut, meski harus ada beberapa upaya lagi yang harus dilakukan," katanya.
Mantan Ketua Umum PSSI itu, juga menyoroti informasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) yang menyatakan opsi PHK mulai dibicarakan para pengusaha kepada pekerjanya
akibat PPKM.
Menurut dia, pengurangan karyawan memang sudah dilakukan pengusaha, mulai dari
merumahkan karyawan, atau pun memutus para pegawai kontrak lantaran pengusaha semakin
sulit membayar gaji karyawan.
"Apalagi untuk karyawan yang dirumahkan. Salah satunya adalah para pengusaha mal, karena
ada larangan beroperasi selama PPKM Darurat," ujar dia.
"Saya memahami kondisi yang sedang dialami. Namun sekali lagi, saya mengimbau kepada para
pengusaha untuk tidak melakukan PHK. Pengusaha bisa berdiskusi dengan Pemerintah untuk
mencari solusi paling baik," kata La Nyalla menambahkan.
91
