Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2021
P. 91

Judul               Ketua DPD RI mengapresiasi pemerintah luncurkan subsidi upah
                Nama Media          antaranews.com
                Newstrend           BLT BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://www.antaranews.com/berita/2282842/ketua-dpd-ri-
                                    mengapresiasi-pemerintah-luncurkan-subsidi-upah
                Jurnalis            Fiqih Arfani
                Tanggal             2021-07-22 21:36:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Ketua  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  RI  AA  La  Nyalla  Mahmud  Mattalitti  mengapresiasi
              langkah Pemerintah yang berinisiatif meluncurkan program subsidi upah dengan alokasi dana
              sebesar Rp8,8 triliun. " Program baru subsidi upah yang dikeluarkan Pemerintah ini merupakan
              inisiasi yang baik. Subsidi upah akan membantu pekerja yang dirumahkan, khususnya akibat
              kebijakan PPKM," ujar La Nyalla, di sela reses di Jawa Timur, Kamis.


              KETUA DPD RI MENGAPRESIASI PEMERINTAH LUNCURKAN SUBSIDI UPAH

              Surabaya  -  Ketua  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  RI  AA  La  Nyalla  Mahmud  Mattalitti
              mengapresiasi langkah Pemerintah yang berinisiatif meluncurkan program subsidi upah dengan
              alokasi dana sebesar Rp8,8 triliun.

              "  Program baru  subsidi upah  yang  dikeluarkan Pemerintah  ini  merupakan  inisiasi  yang  baik.
              Subsidi upah akan membantu pekerja yang dirumahkan, khususnya akibat kebijakan PPKM," ujar
              La Nyalla, di sela reses di Jawa Timur, Kamis.

              Total alokasi dana ditujukan bagi 8,8 juta pekerja non-esensial, yang akan disalurkan dalam dua
              tahap, masing-masing Rp500 ribu untuk dua bulan dan akan dibayarkan sekaligus atau sebesar
              Rp1 juta.

              Program  subsidi  upah  ini,  kata  dia,  bukan  untuk  yang  diputus  hubungan  kerja,  namun  bagi
              pekerja  yang  daerahnya  berada  pada  kategori  kritis,  sehingga  terpaksa  dirumahkan  oleh
              perusahaan.

              La Nyalla mengingatkan, ada beberapa syarat bagi pekerja yang bisa menerima insentif ini.

              "Pekerja yang berhak menerima subsidi upah Rp1 juta adalah mereka yang bekerja di sektor
              non-esensial. Pekerja juga harus sudah terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan, dan bergaji Rp3,5
              juta ke bawah per bulan. Selain itu, lokasi kerjanya masuk kategori PPKM Level 4," ujarnya pula.




                                                           90
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96