Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 56
Judul Jika RUU Ciptaker Disahkan, Indonesia Bisa Banjir Ijazah Palsu
Nama Media jawapos.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/08/2020/jika-ruu-
ciptaker-disahkan-indonesia-bisa-banjir-ijazah-palsu/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-08-31 22:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Fahmy Alaydroes (Anggota Komisi X DPR) Dihapusnya pasal sanksi di RUU ini tidak
mendapat sanksi terhadap pelanggaran perseoarangan, organisasi atau penyelanggara
pendidikan dalam pemberian izin atau sertifikasi kompetensi
negative - Fahmy Alaydroes (Anggota Komisi X DPR) Ini benar-benar tidak bisa diterima.
Bagaimana mungkin ada ijazah palsu ada sertifikat palsu itu tidak dikenakan sanksi. Berat itu
bukan delik hukum, bukan delik pidana
negative - Fahmy Alaydroes (Anggota Komisi X DPR) Apalagi kalau tidak ada sanksi. Saya
khawatir negeri kita akan kebanjiran ijazah palsu dan sertifikat palsu
Ringkasan
- Anggota Komisi X DPR Fahmy Alaydroes khawator khawatir dengan disahkannya RUU Cipta
Kerja. Karena jika disahkan bisa jadi akan marak dengan penerbitan ijazah palsu.
JIKA RUU CIPTAKER DISAHKAN, INDONESIA BISA BANJIR IJAZAH PALSU
- Anggota Komisi X DPR Fahmy Alaydroes khawator khawatir dengan disahkannya RUU Cipta
Kerja. Karena jika disahkan bisa jadi akan marak dengan penerbitan ijazah palsu.
Pasalnya, kata Fahmy, tiga pasal yang terkait dengan hal tersebut yang tercantum dalam UU
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 akan dihapuskan.
Pasal tersebut adalah Pasal 67, 68, dan 69. Ketiganya mengatur sanksi bagi pelaku pelanggaran
yang menerbitkan, membantu, maupun yang memakai ijazah, sertifikat akademik palsu.
"Dihapusnya pasal sanksi di RUU ini tidak mendapat sanksi terhadap pelanggaran
perseoarangan, organisasi atau penyelanggara pendidikan dalam pemberian izin atau sertifikasi
kompetensi," jelas Fahmy dalam sebuah webinar, Senin (31/8).
55
