Page 57 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 57
Maka dari itu, penghapusan tersebut akan menimbulkan ijazah palsu bermunculan. Kata Fahmy,
RUU Ciptaker dinilai seperti membiarkan orang lain untuk membuat tindakan tidak terpuji atau
pengkhianatan terhadap pendidikan.
Dia pun tidak menerima penghapusan tiga pasal tersebut. Pasal sanksi yang dihapus itu pun,
menurutnya telah bertolakbelakang dengan moral akademik.
"Ini benar-benar tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin ada ijazah palsu ada sertifikat palsu
itu tidak dikenakan sanksi. Berat itu bukan delik hukum, bukan delik pidana," imbuhnya.
Fahmy melanjutkan, pada saat ada sanksi saja, ijazah masih banyak yang memalsukan, apalagi
jika tidak.
"Apalagi kalau tidak ada sanksi. Saya khawatir negeri kita akan kebanjiran ijazah palsu dan
sertifikat palsu," tegas dia.
Editor : Dimas Ryandi Reporter : Saifan Zaking .
56
