Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2020
P. 55
"UMKM pariwisata harus dikuatkan, karena banyak sekali kekuatan masyarakat di sektor ini yang
butuh pendampingan, manajemen, dan juga pendanaan," kata Baiquni yang merupakan ahli
studi pariwisata ini.
Ia menjelaskan sektor pariwisata saat ini sangat liberal karena banyak aset yang dimiliki oleh
pihak swasta dan mampu menggeser peran UMKM.
Kemudian, tambah dia, juga terdapat kesenjangan ekonomi antara investor dengan UMKM atau
pengusaha kecil di sektor pariwisata.
Untuk itu, Omnibus Law ini diharapkan menjadi paradigma baru yang tidak hanya mengatur
proses investasi, tapi juga nasib pekerja dan tata ruang, khususnya di industri turisme.
"Kalau bisnis as usual , itu melebarkan kesenjangan, tapi kalau kita gunakan paradigma baru,
yaitu rasio ekonomi, ekologi dan memperhatikan ekosistem, maka ruang investasi tadi akan
punya nilai tambah," katanya.
Ia mengharapkan adanya perbaikan nasib bagi para UMKM di sektor pariwisata dengan iklim
investasi yang lebih sehat melalui RUU Cipta Kerja tersebut.
Selain adanya regulasi, Baiquni menginginkan adanya pendampingan bagi pelaku UMKM serta
pembangunan sektor pariwisata berbasis komunitas agar industri pariwisata tidak terpuruk.
"Pandemi COVID-19 dapat menjadi koreksi terhadap tata pembangunan yang selama ini
kesenjangan semakin lebar, penguasaan aset, dan sumber alam di kuasai oleh investor,
marjinalisasi adat dan masyarakat setempat," ujarnya.
Dengan demikian, lanjutnya, kasus-kasus seperti penguasaan aset pariwisata oleh investor asing
di Bali tidak terjadi dan masyarakat lokal tidak kehilangan identitas dan masa depan di sektor
jasa ini.
54
