Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 APRIL 2021

Untuk komponen besaran THR tahun 2020 diatur didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
24/2020. Di antaranya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau
tunjangan umum.

Untuk komponen THR pensiunan meliputi pensiunan pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan
tambahan penghasilan.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata meminta agar PNS menunggu dengan
sabar dalam pencairan THR. Dia mengatakan tidak ingin terburu-buru dalam mencairkan THR
PNS.

"Sabar saja," ujarnya.

Posko Pengaduan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pemerintah
provinsi (Pemprov) maupun pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten/Kota turut membuka Posko
THR 2021 di wilayahnya masing-masing. Ida meminta Posko THR 2021.

Ini supaya tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia.

Ida menjelaskan pendirian posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan
koordinasi menjadi lebih efektif.

"Dalam rangka pelaksanaan kordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, maka
Posko THR keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, kami juga minta kepada
Pemprov dan Pemkot membentuk posko yang sama di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota,"
kata Ida.

Ida menjelaskan Posko ini akan memberikan layanan kepada pekerja/buruh maupun pengusaha
lewat 3 aspek utama yakni informasi seputar kebijakan dan peraturan THR keagamaan tahun
2021, ada juga ruang konsultasi, serta pengaduan pelaksanaan THR 2021.

Posko informasi, konsultasi dan pengaduan yang dibentuk di pusat dilakukan dengan 2 cara,
baik secara luring dan daring.

Ia berpesan bagi Pemprov maupun Pemda yang membuka Posko THR secara luring atau tatap
muka harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. "Saya berpesan, jika dilakukan
secara offline untuk tetap mengikuti protokol kesehatan," katanya.

Kemnaker juga memberikan layanan secara online yang bisa diakses melalui
www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500-630 yang sudah dapat diberlakukan
mulai tanggal 20 April hingga 20 Mei 2021.

"Keberadaan Posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar
pekerja/buruh mendapat THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
perundang-undangan," ujarnya.
Ida berharap, posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan
dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu
pekerja/buruh dan pengusaha.

Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, ia meminta
kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.(Tribun Network/fik/ras/wly).

18