Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
mengemukakan 15,7 juta pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan per 30 Juni 2020
yang bakal menjadi rujukan bantuan subsidi belum tentu mencerminkan kondisi upah tenaga
kerja saat ini. Berdasarkan informasi yang dia terima, penerima upah yang menunggak iuran
sejak 2018 juga masih tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dan berpeluang
menerima bantuan subsidi upah.

"Kemenaker yang hanya menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa mereka
malas untuk mendata. Seharusnya mereka bisa menggunakan acuan yang lebih presisi jika tugas
dalam UU No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Tenaga Kerja di Perusahaan dijalankan dengan benar,
harusnya pakai data itu dan menggunakan instrumen pengawas dan mediator yang memang
selalu mendata ke perusahaan," kata Timboel saat dihubungi, Senin (17/8/2020).

Pendataan dengan menyamaratakan para pekerja dengan upah Rp5 juta per bulan pun disebut
Timboel mengesampingkan fakta bahwa terdapat pula pekerja yang yang mengalami
pemotongan upah sampai di atas 30 persen. Dengan demikian, dia sanksi bantuan tersebut
dapat mendorong daya beli.
"Coba dibandingkan, jika pekerja yang upahnya masih Rp4,8 juta dapat Rp600.000 dibandingkan
dengan yang sudah dipangkas 30 persen dari Rp5 juta, yang masih empat jutaan akan
menyimpannya sebagai tabungan. Bantuan pun sia-sia dan tidak bisa menggenjot konsumsi
agregat," tuturnya.
Sementara itu, pemerintah tercatat telah mengumpulkan 12 juta rekening pekerja calon
penerima subsidi gaji yang rencananya akan dirilis oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Agustus
mendatang. Target penerima sendiri dipatok sebanyak 15,7 juta pekerja dengan nominal
bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan.

"Sampai saat ini sudah terkumpul 12 juta rekening, namun dari jumlah tersebut masih perlu
dilakukan validasi kebenaran datanya ke perbankan," ujar Direktur Utama BP Jamsostek Agus
Susanto kepada.

79