Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 84

"Kita sadari bersama, salah satu masalah yang menjerat PMI bahkan keluarganya adalah jerang
              utang yang sangat berat yang pada akhirnya mengubur cita-cita saudara-saudara kita untuk
              mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga mereka," ujarnya.

              Ia menambahkan, PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket keberangkatan, tiket
              pulang, visa kerja, legalisasi Perjanjian Kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa
              perusahaan,  penggantian  paspor,  surat  keterangan  catatan  kepolisian,  jaminan  sosial  PMI,
              pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri.

              "PMI juga tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan kesehatan tambahan jika negera tertentu
              mempersyaratkan, transportasi lokal dari dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia
              dan akomodasi," tegas Benny.

              Peraturan  BP2MI  tentang  Pembebasan  Biaya  Penempatan  PMI  tersebut  akan  membebaskan
              biaya  penempatan  pada  10  jenis  jabatan  yang  terkategorikan  sebagai  jabatan  informal  dan
              jabatan rentan yang kesepuluh jabatan tersebut antara lain pengurus rumah tangga, pengasuh
              bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak,
              petugas kebersihan, petugas lading/perkebunan, awak kapal perikanan migran.

              Benny mengatakan, peraturan BP2MI tersebut juga mengatur secara tegas pelarangan terhadap
              pembebanan  biaya  pinjaman  yang  kerap  kali  dipaksakan  secara  sepihak  dan  dipotong  dari
              penghasilan para PMI. Hal-hal inilah yang selama ini menjadikan PMI tidak dapat merealisasikan
              mimpi-mimpinya untuk meraih kesejahteraan keluarga.

              Berlakunya peraturan BP2MI maupun kebijakan pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI
              ini tidak akan berhasil tanpa dukungan seluruh pihak, termasuk dari P3MI yang diwakili oleh
              Asosiasi P3MI.

              Maka dari itu, dukungan asosiasi dalam bentuk Pakta Integritas ini akan makin menguatkan
              optimisme kita semua terhadap keberlakuan peraturan Badan tersebut.
              "Saya harapkan Pakta Integritas ini akan benar-benar dilaksanakan oleh P3MI dan bukan hanya
              janji kosong semata. Saya juga menegaskan kepada kita semua, terutama seluruh jajaran BP2MI
              bahwa inilah saat kita bersama untuk mengubah paradigma, memberikan pelayanan menyeluruh
              bagi PMI baik sebelum, selama dan setelah bekerja dan dari multi aspek, baik aspek hukum,
              aspek ekonomi dan aspek sosial. Inilah saatnya perubahan," tegas Benny..






























                                                           83
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89