Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020

BPJAMSOSTEK VALIDASI DATA 12 JUTA REKENING PENERIMA SUBSIDI GAJI KE
PERBANKAN
TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah telah mengumpulkan 12 juta rekening pekerja calon
penerima subsidi gaji yang rencananya akan dirilis oleh Presiden Joko Widodo pada 25 Agustus
2020. Target penerima sendiri dipatok sebanyak 15,7 juta pekerja dengan nominal bantuan
sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan.

"Sampai saat ini sudah terkumpul 12 juta rekening, namun dari jumlah tersebut masih perlu
dilakukan validasi kebenaran datanya ke perbankan," ujar Direktur Utama BP Jamsostek Agus
Susanto kepada Bisnis.com , Senin 17 Agustus 2020.

Lebih lanjut, Agus pun membantah adanya kriteria khusus yang menyebutkan bahwa subsidi
gaji hanya diberikan kepada perusahaan dengan pekerja di bawah 300 orang.

Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 14/2020 tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak
Covid-19, kriteria penerima bantuan subsidi gaji sendiri diatur dalam Pasal 3 ayat (2) yang
menyebutkan bahwa penerima adalah WNI yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan sampai Juni 2020.

"Kalau soal tunggakan iuran, perusahaan memang memiliki tanggung jawab untuk melunasi.
Baik karena ada program subsidi ini maupun tidak," lanjutnya.

Agus menjelaskan bahwa pemerintah akan menerapkan sanksi kepada pemberi kerja
(perusahaan) yang tak memberikan data sebenarnya sesuai syarat dari BP Jamsostek , untuk
memastikan bantuan subsidi tepat sasaran.

Selain itu, penerima bantuan pun wajib mengembalikan subsidi yang diterima ke rekening kas
negara apabila pemberian bantuan tak sesuai kriteria.

Syarat penyaluran subsidi upah sempat menjadi sorotan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani yang khawatir bakal ada aturan tambahan yang
mengiringi penyaluran subsidi gaji.

"Namun catatan kami untuk program ini jangan sampai dibuat peraturan [yang mempersulit].
Misal aturan dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa perusahaan dengan tunggakan, atau laporan
tidak utuh, tidak bisa ikut," tutur Hariyadi.
"Misal perusahaan hanya membayar sebagian dari kewajiban iuran, istilahnya peserta dibayar
sebagian, untuk perusahaan seperti ini memang harus diproses di masa normal. Tapi untuk saat
ini perusahaan yang demikian jelas bermasalah, dia menunggak pembayaran karena memang
tidak bisa bayar." Dia mengemukakan hambatan teknis dalam penyaluran subsidi gaji harus
dihilangkan mengingat bantuan ini hadir untuk menyasar daya beli kelompok menengah.
Adapun, untuk risiko kecurangan oleh perusahaan dalam pendataan, hal tersebut bisa
dibuktikan.

"Kalau penyaluran dipersulit akan sangat rawan, banyak pekerja formal yang bisa jatuh miskin.
Belum lagi di sektor pariwisata dan transportasi yang sudah tidak menerima gaji. Kalau ingin
daya beli tidak semakin buruk, bantuan tunai harus dijaga ke depannya," katanya.

TERAS.ID.

85