Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 AGUSTUS 2020
P. 83
Ringkasan
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan,
negara tidak boleh kalah dari sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sebagai
hadiah istimewa untuk pekerja migran dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan
ke-75 RI, BP2MI membebaskan biaya penempatan PMI dan me- launching Satuan Tugas
(Satgas) Pemberantasan Pengiriman ilegal PMI, pembebasan biaya penempatan serta
modernisasi sistem.
PEMERINTAH BEBASKAN BIAYA PENEMPATAN PMI
Jakarta, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengatakan, negara tidak boleh kalah dari sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Sebagai hadiah istimewa untuk pekerja migran dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT)
Kemerdekaan ke-75 RI, BP2MI membebaskan biaya penempatan PMI dan me- launching
Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pengiriman ilegal PMI, pembebasan biaya penempatan
serta modernisasi sistem.
"Sejak sertijab 4 bulan lalu, saya sudah mengidentifikasi bahwa persoalan terbesar PMI adalah
kuatnya sindikasi yang melibatkan berbagai oknum, baik di jajaran pemerintahan maupun di luar
pemerintahan.
Oleh karenanya, saya menggariskan kebijakan yang tegas untuk kita bersama-sama memerangi
sindikat pengiriman ilegal PMI yang selama ini menjadi akar karut marutnya, berantakannya
persoalan penempatan PMI. Sehingga negara tidak dapat memberikan pelindungan maksimal,
selain juga dirugikan akibat hilangnya potensi remitansi," jelas Benny saat Konferensi Pers di
Aula BP2MI, Jakarta, Senin (17/8/2020).
Menurut Benny, pada 17 Agustus 2020, seraya merayakan 75 tahun Indonesia merdeka, BP2MI
me-launching Satgas Pemberantasan Pengiriman ilegal PMI yang akan didorong menjadi bagian
dari Gugus Tugas Nasional sehingga memiliki kewenangan yang kuat, mampu berkoordinasi
dengan K/L maupun Pemerintah Daerah serta dapat menjangkau hingga Pemerintah di level
desa.
"Perlu saya sampaikan, Satgas ini akan melakukan pencegahan dan penanganan sindikat ilegal
PMI land-based dan sea-based, dan beroperasi di daerah-daerah perbatasan, di kantong-
kantong PMI, serta melakukan pencegahan dan penanganan di negara tujuan penempatan
tertentu," ujarnya.
Ia menambahkan, satgas ini juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil, kalangan
ormas keagamaan, serta para akademisi untuk menguatkan efektivitas kerja dari satgas
tersebut. "Kita akan buktikan, kita bisa melakukannya. Negara tidak akan kalah dengan mereka,
seberapa pun kuatnya mereka, sebesar apapun jaringan mereka, kita akan sikat tuntas,"
tegasnya.
Susunan keanggotaan pemberantasan sindikat pengiriman ilegal PMI terdiri dari Ketua Satuan
Tugas Benny Rhamdani, Ketua Harian Gugus Tugas Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, Wakil
Ketua Harian Mas Achmad Santoso serta Sekretariat dan Kelompok Pakar dari internal BP2MI.
Biaya Penempatan Sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, terutama Pasal 30, BP2MI telah menerbitkan Peraturan
BP2MI yang progresif dan revolusioner melalui pembebasan biaya penempatan melalui Peraturan
BP2MI Nomor 09/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
82
