Page 34 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 SEPTEMBER 2021
P. 34
Berdasarkan pada Pasal 26 Ayat (3) PP No. 36/2021 disebutkan perhitungan batas atas UMP
diperoleh dari rata-rata konsumsi per kapita dikali dengan rata-rata banyaknya anggota rumah
tangga lalu dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja setiap rumah
tangga.
Untuk batas bawah UMP diperoleh dari perhitungan 50% dari batas atas UMP. Belakangan nilai
UMP yang berlaku disesuaikan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah
UMP pada wilayah terkait.
"Kalau batas atas itu lebih rendah dari pada UMP tahun berjalan maka dia tidak naik upah. UMP-
nya tidak naik pakai UMP tahun berjalan. Gubernur tidak boleh menyimpang dari itu," kata dia.
Di sisi lain, ketentuan ihwal standar hidup layak atau KHL dihapus dari perhitungan UMP 2022.
Hal itu mengacu seluruh komponen penghitungan menggunakan indikator makro pertumbuhan
ekonomi dan konsumsi masyarakat.
"Kalau kita lihat KHL ini harusnya dilihat realitasnya di lapangan. Makanya harus survei ke pasar
tidak berdasar pada data-data di BPS. Misalnya, inflasi itu kan menghitung barang yang sangat
rendah sampai mewah. Menurut saya ini bias," tuturnya.
Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi bersama Dewan Pengupahan Nasional akan
menetapkan upah minimum provinsi 2022 berbasiskan data perekonomian makro dan
ketenagakerjaaan tahun berjalan.
Nyoman Ary Wahyudi
redaksi@bisnis.com
"Semua data itu kita peroleh dari lembaga yang memiliki kewenangan.
Pola Baru
Penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 bakal tercetak dalam sejarah karena
menggunakan pola baru. Dasar penetapan UMP sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020
tentang Cipta Kerja dan PP No.36/2021 tentang Pengupahan, merujuk kondisi perekonomian
dan ketenagakerjaan.
Sumber. Keme/iafterfwis, dJofah
33
