Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 179
PEMERINTAH PASTIKAN SUBSIDI GAJI DARI APBN, BUKAN UANG PEKERJA DI
BPJAMSOSTEK
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan anggaran yang digunakan untuk program
Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah murni berasal dari APBN, bukan uang pekerja yang ada di
BPJS Ketenagakerjaan.
"Dalam menggunakan uang APBN bukan uangnya pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa sama sekali tidak menggunakan uang pekerja yang
ada di BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI,
Senin (18/1).
Dia mengatakan hal ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan reward atau
penghargaan kepada pekerja, dan perusahaan yang telah mempercayakan jaminan sosialnya
kepada BPJS Ketenagakerjaan "Nanti bisa mengkonfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah
itu banyak sekali inisiatif-inisiatif baru dari perusahaan-perusahaan, yang kemudian termotivasi
mendaftarkan atau pekerjaannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.
Dia menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk BSU ini sebesar Rp 29,7 triliun yang diperoleh
dari dana APBN 2020. Namun selama 2 gelombang penyaluran BSU hanya terealisasi Rp 29,4
triliun atau 98,91 persen.
Meskipun banyak kendala terkait penyaluran BSU, seperti duplikasi rekening ganda, data tidak
valid seperti nama yang terdaftar itu tidak sama. Lalu rekeningnya ditutup oleh pemilik rekening
atau pihak bank, karena ada masalah.
Kemudian rekening tidak terdaftar di kliring bank penerima atau tidak ikut dalam sistem kliring
nasional. Penyebab lainnya, yakni rekening pasif yang tidak ada transaksi dalam jangka waktu
tertentu.
Ada juga rekening tidak sesuai dengan data NIK di Bank, yakni tidak sesuai dengan data NIK
penerima subsidi. Bahkan ditemukan kasus rekening terblokir atau dibekukan, contoh sedang
dalam proses penggantian kartu chip misalnya. Serta Cut off akhir tahun pada tanggal 31
Desember 2020 seluruh dana harus kembali ke kas negara.
Kendati begitu, Kemnaker terus berupaya untuk menyalurkan BSU agar tepat sasaran. Agar BSU
bisa menjadi salah satu opsi untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka penanganan covid-19.
"Itu lah salah satu cara kita mengkompensasi, karena ada pembatasan berskala besar yang
mengakibatkan berkurangnya produksi. Maka kita lakukan dengan cara pemberian subsidi ini,"
pungkasnya.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz].
178
