Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021

MENAKER PASTIKAN DANA SUBSIDI GAJI BUKAN DARI IURAN BPJS
KETENAGAKERJAAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, anggaran yang digunakan untuk program
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji adalah murni berasal dari APBN, bukan uang
pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

"Dalam menggunakan uang APBN bukan uangnya pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.
Saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa sama sekali tidak menggunakan uang pekerja yang
ada di BPJS Ketenagakerjaan," kata Menaker dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI,
Senin (18/1/2021).

Menaker mengatakan, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah memberikan reward atau
penghargaan kepada pekerja, dan perusahaan yang telah mempercayakan jaminan sosialnya
kepada BPJS Ketenagakerjaan "Nanti bisa mengkonfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan,
setelah itu banyak sekali inisiatif-inisiatif baru dari perusahaan-perusahaan, yang kemudian
termotivasi mendaftarkan atau pekerjaannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,"
ujarnya.

Adapun Menaker Ida menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk subsidi gaji ini sebesar Rp
29,7 triliun yang diperoleh dari dana APBN 2020. Namun selama 2 gelombang penyaluran BSU
hanya terealisasi Rp 29,4 triliun atau 98,91 persen.

Meskipun banyak kendala terkait penyaluran subsidi gaji, seperti duplikasi rekening ganda, data
tidak valid seperti nama yang terdaftar itu tidak sama. Lalu rekeningnya ditutup oleh pemilik
rekening atau pihak bank, karena ada masalah.

Kemudian rekening tidak terdaftar di kliring bank penerima atau tidak ikut dalam sistem kliring
nasional. Penyebab lainnya, yakni rekening pasif yang tidak ada transaksi dalam jangka waktu
tertentu.
Ada juga rekening tidak sesuai dengan data NIK di Bank, yakni tidak sesuai dengan data NIK
penerima subsidi. Bahkan ditemukan kasus rekening terblokir atau dibekukan, contoh sedang
dalam proses penggantian kartu chip misalnya. Serta Cut off akhir tahun pada tanggal 31
Desember 2020 seluruh dana harus kembali ke kas negara.
Kendati begitu, Kemnaker terus berupaya untuk menyalurkan BSU agar tepat sasaran. Agar BSU
bisa menjadi salah satu opsi untuk melindungi,mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja atau buruh dalam rangka penanganan covid-19.

"Itulah salah satu cara kita mengkompensasi, karena ada pembatasan berskala besar yang
mengakibatkan berkurangnya produksi. Maka kita lakukan dengan cara pemberian subsidi ini,"
pungkasnya.

191