Page 223 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 223
Adapun, sejumlah aturan yang diharmonisasi di antaranya, Undang-Undang (UU) Nomor
40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU 24/2011 tentang BPJS, UU 11/1992
tentang Dana Pensiun.
Kemudian, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82/2019 tentang manfaat program Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 82/2018 tentang pelayanan jaminan kesehatan selama 6 bulan bagi pekerja
yang terkena PHK tanpa membayar iuran, serta beberapa regulasi terkait lainnya.
Ida menambahkan Bappenas selaku organisator sudah mengusulkan ke Presiden agar aturan-
aturan terkait diharmonisasi ke dalam aturan turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, yakni
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyelenggaraan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan yang rencananya akan dibahas secara tripartit pekan depan.
Dalam kajian yang dilakukan Kemenaker mengenai jaminan sosial, terpapar cukup banyak
masalah dalam regulasi sistem jaminan sosial dan badan penyelenggaranya.
Beberapa di antaranya, belum adanya lembaga yang berwenang menentukan ada/tidaknya
kesalahan dalam pengelolaan dana jaminan sosial yang menimbulkan kerugian finansial serta
aturan mengenai tanggung jawab dewan pengawas (Dewas) yang bersalah atau lalai dalam
melaksanakan tugas pengawasan terhadap BPJS.
Kemudian, mekanisme kerja dan mekanisme penyelesaian masalah antara dewas dan direksi
dalam hal pihak mana yang berwenang mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap BPJS
jika ada dugaan bahwa badan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum, serta beberapa
masalah terkait lainnya.
222
