Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JANUARI 2021
P. 222

Judul               Banyak Masalah, Pemerintah Lakukan Harmonisasi Program Jamsostek
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20210118/12/1344401/banyak-
                                    masalah-pemerintah-lakukan-harmonisasi-program-jamsostek
                Jurnalis            Rahmad Fauzan
                Tanggal             2021-01-18 15:31:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Presiden Joko Widodo telah memerintahkan
              Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  [Bappenas]  untuk  mengorganisir  proses
              harmonisasi regulasi terkait jaminan sosial



              Ringkasan

              Pemerintah akan melakukan harmonisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek)
              tahun ini sebagai evaluasi dari pelaksanaan tahun lalu yang tercatat cukup banyak mengalami
              masalah.



              BANYAK MASALAH, PEMERINTAH LAKUKAN HARMONISASI PROGRAM JAMSOSTEK

              JAKARTA - Pemerintah akan melakukan harmonisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan
              (jamsostek) tahun ini sebagai evaluasi dari pelaksanaan tahun lalu yang tercatat cukup banyak
              mengalami masalah.
              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  mencatat  sejumlah  masalah  terkait  dengan  program
              tersebut,  di  antaranya;  pertama,  program  manfaat  Penyakit  Akibat  Kerja  (PAK)  bergesekan
              dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sehingga menimbulkan tidak terbayarnya
              pengobatan atas risiko PAK.

              Kedua, manfaat Jaminan Pensiun yang masih kecil, serta tidak adanya peta jalan iuran menuju
              8 persen; ketiga, adanya penarikan lebih awal manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) setelah pekerja
              mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Menteri
              Ketenagakerjaan (Permenaker) 19/2015.

              "Presiden  Joko  Widodo  telah  memerintahkan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
              [Bappenas] untuk mengorganisir proses harmonisasi regulasi terkait jaminan sosial," ujar Ida
              dalam rapat kerja dengan DPR RI, Senin (18/1/2021).

                                                           221
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227